PB, Jakarta — Aktivis senior 98 Bennie Akbar Fattah mengatakan meski terus dizalimi, Prabowo Subianto telah menang nyata di pilpres 2019.

Oleh karena itu kata dia tidak boleh ada pemilu ulang sebab pemilu ulang hanya memperpanjang kejahatan rezim Joko widodo yang sudah bobrok, nista dan hina.

Dilansir eramuslim.com Kamis (25/4), Bennie menyebut para oknum dan elite KPU tidak profesional, tidak jurdil dan tidak kredibel sehingga harus diganti semua.

“Namun hasil hitungan real count sudah final bahwa Prabowo menang di Pilpres 2019 ini. Rakyat menolak pemilu ulang sebab itu jahat,busuk, merusak dan menzalimi demokrasi dan kubu Prabowo,” tegas aktivis yang pernah dipenjara dua tahun era Orde Baru dalam Peristiwa Malari ini.

Bennie Fatah  mengingatkan bahwa mayoritas rakyat sudah memilih Prabowo sebagai presiden 2019.

“Joko widodo sudah kalah karena rakyat tidak memilihnya lagi kecuali beberapa provinsi, dan itu pun tak lebih dari 13 provinsi. Jangan lupa,  kecurangan sangat masif dan  itu merusak rezim Jokowi, rakyat sudah kehilangan kepercayaan kepada penyelenggara negara dan pemilu 2019 yang penuh beribu kecurangan. Ini  rezim jokowi jangan coba terus berbuat jahat,  rezim Jokowi  harus sadar mayoritas rakyat secara de facto memilih Prabowo, namun  pemerintah melalui KPU  berusaha melakukan rekayasa untuk memenangkan Jokowi, sehingga pilpres 2019  menjadi busuk dan tidak jurdil lagi,’’ terangnya.

Bennie juga menyebut  data C1 dari TPS terus dikumpulkan BPN Prabowo-Sandi dan ada arus data dari beberapa lembaga.

“Data TNI menghasilkan angka 62% kemenangan Prabowo-Sandi, namun data ini tidak dibuka ke publik, mengingat untuk konsumsi internal,” imbuhnya.

Lanjutnya, sejauh ini, Tim BPN melaporkan telah memiliki data C1 dari  sekitar 600 ribu TPS atau lebih dari 50% dari total 809 ribu TPS.

Kata dia, angka Kemenangan Prabowo-Sandi sekitar 62% sehingga secara matematis angka kemenangan sebesar ini tidak akan berubah banyak saat data C1 dari seluruh TPS telah masuk semuanya.

“Prabowo menang nyata, dan tidak boleh ada pilpres ulang sebab itu maunya rezim Jokowi yang penuh rekayasa dan di mata rakyat sudah   bobrok, nista dan hina ,’’ jelasnya.

 

(Redaksi)

loading...