PB, Bekasi — Istri Mantan Danjen Kopassus Ny. Minuril Agus Sutomo menyayangkan adanya berita pembatalan pemanggilan terhadap dirinya selaku terlapor secara sepihak oleh Polres Metro Bekasi Kota.

Diketahui bunyi Surat Pembatalan Undangan Permintaan Keterangan, mengenai Tindak Pidana Memasuki Perkarangan Tanpa Izin, sebagaimana dimaksud dalam pasal 167 KUHP yang dituangkan dalam Surat bernomor B/2085//V/2019/Restro Bks Kota untuk dirinya.

Menurutnya apa yang dilaporkan Febrianto, SE., di dalam Laporan Polisi Nomor: LP/1026/K/IV/2019/SPKT/Restro Bekasi Kota, tanggal 29 April 2019 atas nama Pelapor sendiri yang telah mengadukan dirinya ke Polrestro Bekasi Kota terkesan lancang dan mentang-mentang.

Dikutip gemantara.com, Ahad (12/5), Minuril, meallui pengacaranya H. Alfan Sari, SH.MH.MM mengatakan pihaknya akan mendampingi kasus tersebut bersama 11 personel lainnya.

Kata dia dirinya bersama 11 Personil Tim Advokasi yang terdiri dari Anggota Ikatan Advokat Muslim Indonesia (IKAMI) dan tergabung sebagai Tim Advokasi Sekber Satgas dan Tanggap TPS lainnya menyayangkan adanya Pelaporan tersebut yang terkesan tergesa-gesa dan tidak jelas dasar hukum serta kapasitas si pelapor itu.

“Seharusnya pelapor dapat menelaah permasalahan yang ada dengan mengingat dan mempertimbangkan secara bijak atas situasi yang ada saat itu sebagai latar belakang adanya peristiwa hukum yang dimaksud, terlepas dari terpenuhi atau tidak “Unsur-unsur” dari pasal yang disangkakan kepada clientnya,” ujar Alfan Sari.

Lanjut Alfan, keberatan dari pihak terlapor atas adanya pemanggilan terhadap dirinya, disampaikan di Polres Metro Bekasi Kota pada hari Sabtu kemarin (11/5).

“Selaku terlapor yang akan dimintai keterangan oleh penyidik, terlihat jelas bagaimana beliau (Ny. Minurlin red) menyampaikan pada kami Tim Advokasi di pertemuan sebelum mengikuti Aksi Damai Kawal Ulama yang akan berorasi Atas Pemilu Curang PILPRES 2019 di Bawaslu hari Jum’at siang kemarin sebelum pembatalan pemanggilan,” beber Alfan.

Menurutnya, meskipun ada rumor yang beredar, bahwa pembatalan pemanggilan tersebut berdasarkan adanya intervensi pihak-pihak “tertentu” didalam perkara ini, tapi bukan berarti regulasi hukum yang ada ditabrak begitu saja tanpa mempertimbangkan sisi sosial, etika hukum serta dampak psikis bagi berbagai pihak yang ada.

“Ny. Minuril juga menyatakan, selain menyangkut harga diri dan kehormatannya sebagai istri mantan petinggi militer, beliau juga merasa telah dikebiri atas haknya di dalam memberikan dan mejaga hak suaranya sebagai Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak penuh di dalam mengikuti Pesta Demokrasi yang telah berlangsung. Di mana menurutnya kecurangan-kecurangan yang ada selama proses pemilu berlangsung hingga ke penghitungan suara, sangatlah jelas-jelas terlihat adanya kejanggalan dan kecurangan yang Terstruktur, Systematis dan Massif dan sungguh telah mencederai asas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER) serta sangatlah melukai rasa Keadilan terhadap salah satu Capres, yakni 02 yang dipilihnya. Dan menurutnya ini adalah Preseden yang buruk dalam Wajah Demokrasi serta penegakan Hukum di Indonesia. Selain Arogansi Kekuasaan dan adanya keberpihakan pihak-pihak tertentu jelas sangat menggugah keinginan beliau untuk turut serta memantau dan mengawal proses Pilpres yang sangat mengkhawatirkan menurutnya,” terang Alfan.

“Hal itu pulahlah yang memanggil dirinya untuk hadir dan turun langsung mengikuti pengawasan selama berjalannya Pemilu hingga ke Penghitungan Suara di wilayah tempat tinggalnya, bersama Relawan dan Emak-emak militan lainnya dikawasan Jati Bening Pondok Gede Bekasi Kota,” imbuhnya.

Selaku Tim Advokasi, H. Alfan juga menegaskan pihaknya atas keputusan pihak Polres yang membatalkan sepihak atas pemanggilan tersebut, tanpa adanya klarifikasi dan pertemuan kedua belah pihak.

Jelas Alfan, sebagaimana yang disampaikan langsung oleh suami kliennya Letjen (Purn) Agus Sutomo melalui pesan WA terhadap dirinya, idealnya pihak Polres seharusnya juga melakukan klarifikasi atas dasar pertimbangan apa Pelapor Mencabut Laporannya dan setidaknya mempertemukan kedua belah pihak, agar tidak menjadi Bola Liar dan Panas sebelum mendapatkan Kepastian Hukum tentunya.

“Pihak keluarga Terlapor juga mempertanyakan, siapa Pelapor ini dan apa kapasitasnya didalam proses pemilu yang telah berlangsung serta hubungannya dengan tempat yang dipergoki sebagai Gudang Penyimpanan Kotak Suara yang tidak terkonfirmasi dan diketahui Rakyat sebagai Pemilik Suara yang sangat mengkhawatirkan suara mereka dicurangi,” jelas Alfan.

Lebih jauh Alfan menerangkan bahwa selain ada indikasi mengarah ke fitnah dan pencemaran nama baik, pihak Terlapor juga sangat merasa dirugikan dan terganggu secara psikis dengan ada berita yang beredar atas pemanggilan terhadap dirinya yang belum pernah berurusan dengan pihak Kepolisian terkait Tindak Pidana selama ini.

Alfan berharap Pelapor segera melakukan klarifikasi dan menyampaikan permohonan maaf atas apa yang dituduhkan terhadap dirinya terhitung 2 X 24 jam sejak saat ini.

“Jika tidak, bukan tidak mungkin beliau selaku “Korban” atas fitnah dan pencemaran nama baik, akan melakukan Pelaporan Balik atas apa yang telah dituduhkan pada Bu Jendral tersebut,” pungkas Alfan Sari.

 

(Redaksi/Sumber

loading...