PB, Jakarta — Pada hari kedua setelah hari Pencoblosan, Prabowo mendeklarasikan kemenangannya pada posisi 62%.
Apakah deklarasi ini Prabowo membual ? Tidak. Apakah Prabowo sedang mencoba menggertak lawan ? Tidak juga. Apakah Prabowo sedang mencoba memancing reaksi pihak kubu lawan ? Tidak. Sekali lagi tidak.
Itu bukan typical Prabowo, pembual dan menggertak … bukan. Prabowo bukan typical pemimpin yang suka gagah-gagahan.
Prabowo tetap Prabowo yang Ilmuwan Otodidak yang dikelilingi banyak orang-orang pintar.

Prabowo banyak belajar dari pengalaman ketika Pilpres 2014 dia “dikerjai” dan harus kalah dan mengalah.
Yang jelas yg sangat dipahami oleh Prabowo dan Timnya, kubu lawan ditopang oleh hampir seluruh lembaga survey yang diberi tugas untuk menggiring opini publik. Dan kegiatan lembaga survey ini dimulai jauh sebelum dilaksanakannya Pilpres.

Menghadapi Pilpres 2019, sejak jauh jauh hari lembaga survey terus menempatkan posisi Prabowo di bawah Jokowi, baik dari sisi popularitas mau pun tingkat elektabilitas.
Keadaan ini tidak menjadikan Prabowo risau, karena yang jadi sasaran bagi Prabowo adalah memenangkan peperangan, memenangkan Pilpres. Dan untuk menang harus memiliki “amunisi” yg cukup.

Diamnya Prabowo disalah artikan oleh lawan, sehingga terus serangan bertubi-tubi dilakukan dari segala arah. Tapi sosok Jenderal Ahli Perang ini tetap diam.
Di balik diamnya, dia bekerja mempersiapkan diri, di bawah permukaan.

Dia tahu persis bahwa anyg jadi andalan dan garda terdepan pihak lawannya adalah Lembaga Survey. Persiapan ini lah yang dilakukannya, bila lembaga survey lumpuh maka lebih dari separuh kemampuan lawan pun akan lumpuh.
Dan sudah pasti mereka akan bermain dengan Quick Count yg arahnya menggiring pemenangan pihak yg menghire mereka. Artinya QC lembaga survey pasti akan menggiring ke arah pemenangan kubu lawan.

Nyatanya memang demikian, lima jam setelah selesai pencoblosan, paling tidak delapan lembaga survey menyatakan bahwa kubu 01 sebagai pemenang Pilpres.
Pernyataan Lembaga Survey ini tidak ditanggapi oleh Kubu 02.
Tapi beberapa jam kemudian, malam harinya, Prabowo dihadapan pendukungnya dan pers, mendeklarasikan kemenangannya, dg posisi 62% dan untuk Kubu 01 sebesar 38%.
Deklarasi cukup menghentak jantung lawan, dan sekaligus meruntuhkan QC yang sudah dipublikasikan beberapa jam sebelumnya.
Apakah ini omong kosong ? Tidak.

Sejak jauh jauh hari Prabowo-Sandi beserta Tim IT nya telah mempersiapkan system pelaporan hasil Pilpres dari TPS langsung masuk ke server dan system Pusat Pengendalian IT. System yg dikembangkan ini katakan lah disebut sebagai “real time data transfer” yang mampu mengirim dan menerima data dalam hitungan detik. System yang pengiriman data hanya menggunakan HP dari setiap saksi di TPS. Ada dua jenis data yg dikirim, mengenai hasil pemilihan Presiden di setiap TPS yg dikirim cukup dengan kode angka yang tidak lebih dari 12 digit, yg menggambarkan lokasi TPS dan hasil pemilihan. Data yang satu lagi adalah foto dari Form C1 dimana para saksi tersebut bertugas.
Dengan system seperti ini yang masuk ke systrm di Pusat IT, data tersebut menghitung sendiri sehingga akumulasi perolehan suara secara otomatis langsung ter-update setiap ada data baru yg masuk.
Itu sebabnya dalam waktu yg singkat, ketika Prabowo mendeklarasikan kemenangannya, data yang masuk sudah mencapai sekitar 320.000 TPS atau hampir 40% dari total TPS secara nasional.
Yang masuk ke system’ IT adalah foto dari Form C1 … Bagaimana dg Form asli ? Dikirimkan kemudian melalui jasa kurir.
Lengkap lah sudah data yang dimiliki Kubu Prabowo-Sandi.

Ternyata Deklarasi kemenangan Prabowo-Sandi, menjadi bahan tertawaan oleh Kubu 01, bahkan mereka sesumbar akan menyediakan hadiah Rp. 100 milyar bila bisa membuktikan kemenangannya.

Tapi di balik itu, kelihatan secara kasat mata kegalauan Kubu 01 atas deklarasi kemenangan Prabowo-Sandi, walau pun mereka dinyatakan menang menurut QC.
QC sendiri sudah dilumpuhkan oleh deklarasi Prabowo-Sandi.
Mengapa lumpuh ? QC itu paling banyak hanya mencakup 16.000an TPS bila sampling rata-rata per lembaga survey 2.000 TPS. Sementara Kubu 02 dengan system pelaporan per TPS mencakup 40% dari total TPS secara nasional. Jelas Lembaga Survey bayaran tersebut mengkerut tak berkutik, sembunyi di balik system yang tujuannya mengecoh publik. Mereka semua sembunyi tak berdaya menghadapi data yang ada pada Kubu 02.

Berkali-kali Kubu 01 meminta agar Kubu 02 bersifat terbuka dan menunjukan system’ yg digunakan. Ini bentuk kegalauan yg luar biasa. Itu ibarat koki minta dibukakan rahasia masakan dari koki pesaingnya.
Sungguh permintaan yang sangat kekanak-kanakan.
Sementara mereka berusaha mengundang wartawan untuk melihat dapur IT milik 01. Tapi kan hal ini tidak ada manfaatnya, karena Kubu 01 tidak pernah mengumumkan hasil perolehan suara hasil hitungan mereka sendiri.
Mengapa demikian ? Karena memang tidak ada. Mereka tampaknya mengandalkan Situng dari KPU yg tampaknya digiring ke arah posisi perolehan suara yang dilakukan berdasarkan Quick Count.

Persekongkolan Situng KPU ini kasat mata, karena sejak awal posisi hasil perolehan suara pada Situng tidak jauh beda dibanding hasil QC, berapa pun data yang dientry dari seluruh TPS.

Keberadaan Situng ini tidak lepas dari pengamatan Tim IT kubu 02 dan beberapa ahli IT di perguruan tinggi. Ditambah lagi pengamatan publik pendukung 02.
Terbongkar lah betapa bobroknya system Situng KPU yang tidak kedap campur tangan dari luar dalam pengaturan data suara yg masuk. Semakin terbongkar ketika System ini ditinjau oleh Wakil Ketua DPR yg membawa ahli IT untuk melakukan penilaian. Semakin terbuka bobroknya Situng yg sulit untuk dipertanggung jawabkan kesahihan hasilnya.
Tuntutan banyak pihak untuk audit forensik thd System IT KPU yang selalu ditolak oleh KPU, semakin menguatkan bahwa memang ada hal yg tidak beres pada system’ IT tersebut.
Dan satu gejala yang aneh, setiap Kubu 02 mengkritisi kinerja KPU, justru yang bereaksi adalah Kubu 01. Bahkan lingkaran istana pun bereaksi.
Mereka selalu berdalih agar sabar menunggu hasil perhitungan dari KPU.
Lha ini bentuk dari toleransi terhadap kebobrokan yang ada pada system KPU. Jelas mereka toleran karena kebobrokan tsb menguntungkan Kubu 01.
Jangan salahkan bila kemudian masyarakat berpikiran bahwa memang telah terjadi persekongkolan besar untuk pemenangan 01.

Hari ini Kubu 02 membuka seluruh hasil temuan dan rekapitulasi data pilpres. Seluruh data lengkap termasuk indikasi kecurangan yang dilakukan melalui Situng.
Seluruh pihak yang berkaitan dengan Pilpres diundang, KPU, Bawaslu, Kubu TKN 01, termasuk Pers. Tapi KPU dan Kubu TKN yg langsung berkepentingan tidak datang.

Sebenarnya apa yg ditawarkan oleh Kubu Prabowo-Sandi sangat positif. Mengajak semua pihak untuk berkaca betapa compang-campingnya system demokrasi yang tengah berjalan saat ini. Dan masih ada waktu untuk memperbaiki, sehingga demokrasi yang berjalan bukan demokrasi yang salah kaprah.
Bukan kah semua sepakat bahwa demokrasi adalah menempatkan kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi. Bukan kedaulatan rakyat yang dimanipulasi.
Bila dimanipulasi, artinya KPU berperan dalam menghancurkan demokrasi, juga berperan besar dalam menghancurkan system ketata negaraan di negeri ini.

Pilpres sebagai sebuah kegiatan yang didasarkan pada term-term yang bersifat ilmiyah, semua bertumpu kepada data dan fakta.

Untuk meluruskan semua penyimpangan yang terjadi di hari kemarin, hendaknya diluruskan kembali, sebagaimana yang diajarkan oleh BPN 02. Tapi semua terpulang kepada KPU, akan kah tetap konsisten berpegang kepada azas Jujur dan Adil, sesuai dengan konstitusi.
Akan kah KPU tetap berpegang kepada Sila Ke-4 sebagai penghormatan terhadap Kedaulatan Rakyat dalam pelaksanaan Pemilu ?
Bila semua ingin kembali memperbaiki penyimpangan yang telah berlangsung kemarin, marilah kita kembali kepada term-term pelaksanaan pemilu yang bersifat ilmiyah.
Masih banyak waktu untuk memperbaikinya, bukan kah masa jabatan Presiden baru akan berakhir Oktober 2019.
KPU harus meluruskan kembali proses Pilpres. Jadwal pengumuman bisa diundur, dan penghitungan suara dapat dilakukan dengan lebih cermat berdasarkan data riil.
Tapi bila KPU tetap berkeras, jangan salahkan bila rakyat bergerak, kerena kedaulatannya dipreteli oleh KPU.
Dan kepada pihak keamanan dan pemerintah, jangan salahkan rakyat, karena KPU lah sumber penicunya.

Sekali lagi kepada KPU, bila Pilpres 2019 ini ingin disebut berhasil – surut lah selangkah demi kebaikan bangsa dan negara.

 

Oleh : Darby Jusbar Salim

(NKS Consult)

loading...