PB, Tanjung Selor — Menjawab kekhawatiran para ASN di daerah, terkait mekanisme pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), Pemerintah akhirnya merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2019.

Semula, PP No. 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan THR bagi PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara dan Pensiunan, bunyi Pasal 10 Ayat (2), mengatur bahwa teknis pembayaran THR yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), harus diatur dengan Peraturan Daerah (Perda).

“Hal ini kita anggap cukup menyulitkan, sehingga kemudian direvisi, ketentuan yang mengatur cukup dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada),” ujar Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie, Rabu (15/5).

Menurutnya, hal ini juga mengacu dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018, tentang Perubahan Atas Permendagri No. 80 Tahun 2015, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang mengamanatkan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Rakaperda), sebelum ditetapkan menjadi Perkada oleh Gubernur, terlebih dahulu dilakukan fasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah.

“Untuk di Kaltara, saat ini draf Raperkada dan Surat Permohonan Fasilitasi tentang Teknis Pemberian THR bagi PNS, Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di lingkup Pemprov Kaltara telah selesai dan segera untuk diajukan pada Kemendagri untuk dilakukan fasilitasi,” ujarnya lagi.

Kata Gubernur, mengeni besaran anggaran yang dialokasikan untuk pembayaran THR, gaji dan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) sebanyak Rp 32 miliar.

Ini diperuntukkan bagi PNS sebanyak 3.485 orang dan tambahan Calon PNS 455 orang di lingkungan Pemprov Kaltara. Pembagiannya, untuk THR sekira Rp 13 miliar, sedangkan gaji dan TPP Rp 19 miliar. Insya Allah 10 hari sebelum hari raya Idulfitri nanti, gaji dan juga THR sudah bisa diberikan,” terangnya.

Dia menambahkan sebagai upaya menstabilkan harga kebutuhan pokok menjelang lebaran Idul Fitri 1440 H dan sekaligus membantu masyarakat, Pemprov akan menggelar Operasi Pasar Murah (OPM) Tahun 2019 yang dimulai pada tanggal 20 Mei mendatang.

 

(Redaksi)

loading...