PB, Laworo — Ketua Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman) Sultra, Sahrul mengatakan tudingan Bupati Muna Barat L.M Rajiun Tumada kepada Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Syarifuddin Udu mengisyaratkan lemahnya pengetahuan seorang bupati ihwal pengelolaan pemerintahan.

Menurut Sahrul,pPernyataan Rajiun tersebut tidak mencirikan seorang pemimpin yang memiliki pengetahuan yang luas.

“Sehingga hal tersebut sudah memenuhi syarat bagi Kemendagri untuk menyekolahkan Rajiun karena selain krisis pengetahuan, Bupati Muna Barat ini tidak beretika,” tegas Sahrul dalam keterangan tertulisnya kepada pembawaberita.com, Rabu, (22/5).

Terkait rencana Pemkab Muna mengajukan pinjaman melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Sahrul menganjurkan Bupati Muna Barat mempelajari alur dan mekanisme perihal pinjaman tersebut, sebab permohonan utang yang diajukan oleh daerah mesti melewati banyak pertimbangan dan mekanisme.

Mantan aktivis Makassar ini menjelaskan, mekanisme utang itu menyangkut banyak hal diantaranya menyangkut wilayah, pemanfaatan, keberlanjutan fiskal mengingat utang itu bukan utang Rajiun pribadi melainkan utang pemda.

“Saya pikir hal ini mesti di perhitungkan baik-baik jangan sampai ada motif ekonomi tertentu atau motif proyek,” ujar pria yang kerap di sapa Arul ini.

Olehnya itu Sahrul menyayangkan pernyataan Rajiun yang menuding Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Syarifuddin Udu sebagai aktor tidak mulusnya utang tersebut karena ada kaitannya dengan politik.

“Rajiun menyebut Dirjen menghalangi utang tersebut demi kepentingan politiknya. Bahkan Rajiun berujar Dirjen Syarifuddin digadang-gadang ikut bertarung di pilkada Muna 2020,” ketusnya.

Sahrul menegaskan, Bupati Muna Barat tidak boleh membawa urusan utang ke politik apalagi seorang Bupati menyalahkan Dirjen.

“Menurut saya ini pernyataan seorang bupati yang tidak beretika. Dan Kemendagri perlu menyekolahkan Rajiun. Ini institusi pemerintah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah satu kesatuan tidak boleh saling menyalahkan di publik,” jelas mantan jurnalis Tempo ini.

Jika Rajiun menyoal Dirjen, jelas Sahrul, berarti Rajiun menyoal Menteri dan kalau menyoal Menteri berarti Rajiun menyoal Presiden karena Dirjen merupakan bawahan Menteri dan Menteri bawahan Presiden.

Sahrul menambahkan, ini kali pertama jika ada seorang Bupati menyalahkan Dirjen karena  secara struktural bisa diartikan turut menyalahkan Menteri dan Presiden.

“Ini persoalan etika. Masa seorang Bupati menyalahkan seorang pejabat eselon 1 hingga Presiden, dan menarik urusan pemerintahan ke politik, Ini tidak boleh,” pungkasnya.

 

(Redaksi)

loading...