PB, Medan — Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) Sumatera Utara, kembali menggelar aksi penolakan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di Sumatera Utara.

Aksi sebelumnya dilakukan pada Selasa (21/5) di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) kemudian berlanjut pada Rabu (22/5) di kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumatera Utara.

Aksi kemudian dilanjutkan di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), pada Jumat (24/5).

Sekira pukul 15.00 WIB, masa aksi tiba di depan Gedung DPRD Sumut tepatnya di Jalan Imam Bonjol Medan.

Mereka datang dengan berjalan kaki dari Masjid Raya Al-Mashun, Jalan Sisingamangaraja Medan, Sumatera Utara, sambil mengibarkan Bendera Merah Putih dan bendera yang bertuliskan kalimat tauhid.

Aksi yang diikuti oleh ribuan massa ini menyebabkan Jalan Imam Bonjol terpaksa ditutup untuk sementara waktu.

Adapun jalan di kawasan Gedung DPRD Sumut yang dialihkan adalah arus lalu lintas dari arah Jalan Gatot Subroto menuju Jalan Imam Bonjol dialihkan ke Jalan Kapten Maulana Lubis hingga ke arah Jalan Raden Saleh.

Sementara arus lalu lintas di Jalan Perdana diarahkan ke Jalan Kejakasaan hingga ke Jalan WR. Supratman. Begitu juga dari arah Jalan Diponegoro menuju Jalan Pengadilan diarahkan ke Jalan Kejaksaan.

Pada kesempatan ini peserta aksi membacakan lima tuntutan yakni ; meminta agar putusan KPU dibatalkan, mendiskualifikasi paslon 01, membebaskan tahanan politik dan mencabut semua laporan terkait UU ITE , UU Makar , UU Pencucian Uang. Selain itu massa aksi juga  meminta agar ada investigasi terhadap korban pemilu, serta pengembalian kedaulatan kepada rakyat.

“Jika tidak dituruti kami rakyat Indonesia dan mahasiswa akan melakukan gerakan reformasi,” ujar salah seorang orator.

Massa rencananya akan membubarkan diri usai salat Tarawih. Mereka menggelar salat Magrib dan buka bersama di lokasi

 

(Redaksi)

loading...