Tim Kuasa Hukum Joko Widodo-Ma’ruf Amin (Jokowi-Ma’ruf) menuding kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Prabowo-Sandiaga) tengah membangun pembingkaian (framing) politik teror ketika meminta perlindungan saksi. Namun Mahkamah Konstitusi membuka kemungkinan perlindungan keamanan saksi melalui kesaksian jarak jauh melalui teleconference.

Ketua Tim Kuasa Hukum Jokowi-Ma’ruf, Yusril Ihza Mahendra menyebut, kubu Prabowo-Sandiaga membangun narasi seolah-olah ada teror dan intimidasi kepada para saksi kubu pasangan calon (paslon) nomor urut 02 yang akan memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi (MK). Hal inilah yang ia maksud sebagai pembingkaian.

“Sehingga pada saatnya nanti para saksi tidak akan mau menghadiri dan memberikan kesaksian di persidangan MK karena alasan takut diteror,” kata Yusril di Posko Cemara, Jakarta, seperti dikuti moeslimchoice.com, Senin, (17/6).

Yusril menuding pembingkaian itu dilakukan untuk membangun persepsi buruk masyarakat atas kubu Jokowi-Ma’ruf.

Alasannya, teror dan intimidasi kepada para saksi seolah dilakukan dari pihak pasangan calon petahana. Selain itu, pembingkaian itu dilakukan untuk membentuk persepsi bahwa pemerintah tidak hadir memberi perlindungan keamanan dan rasa nyaman. Padahal, menurut Yusril hal tersebut tidak benar.

Yusril menjelaskan, tidak ada upaya dari pihak Jokowi-Ma’ruf untuk meneror dan menghalangi saksi dari kubu Prabowo-Sandiaga memberi keterangan di persidangan MK.

“Kami juga berkeyakinan bahwa pemerintah, dalam hal ini aparat penegak hukum, Kepolisian terutama, itu tidak ada hal seperti itu,” kata Yusril.

Yusril curiga pembingkaian politik teror sebenarnya dilakukan kubu Prabowo-Sandiaga karena tak mampu menghadirkan saksi-saksi fakta. Tuduhan adanya teror dan intimidasi dijadikan instrumen menutupi kegagalan menghadirkan saksi-saksi tersebut. Atas dasar itu, Yusril menolak adanya upaya pembingkaian politik teror dari kubu Prabowo-Sandiaga. Ia pun meminta agar masyarakat tidak terpengaruh atas pembingkaian politik teror yang dilakukan oleh kubu Prabowo-Sandiaga.

Sebelumnya, Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga berharap ada perlindungan bagi saksi-saksi mereka yang akan dihadirkan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK.

Alasannya, ada banyak saksi yang ingin memberikan keterangan di persidangan, namun khawatir keselamatannya terancam.

“Sejauh ini sudah ada kurang lebih 30 saksi yang tersedia, tapi pertanyaannya dari mereka adalah apa jaminan keselamatan saat datang ke Jakarta, ketika dalam proses persidangan, dan pulang ke daerah masing-masing,” kata anggota Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga, Iwan Satriawan ketika berkonsultasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di kantornya, Jakarta, Sabtu (15/6).

Sedangkan penerapan hukum acara di MK memungkinkan persidangan dengan kesaksian jarak jauh (teleconference). “Persidangan jarak jauh sebetulnya tidak masalah, ada aturannya. Hanya kita belum tahu teknisnya (dari pemohon) seperti apa,” ujar juru bicara MK Fajar Laksono di gedung MK, Jakarta, Senin, 17/6/19.

Fajar menyatakan MK telah berkoordinasi internal dengan tim dari LPSK. Dari hasil koordinasi itu, disebutkan bahwa saksi dan ahli yang menjadi kewenangan LPSK adalah dalam konteks kasus pidana. Namun, kata dia, LPSK tetap membuka peluang perlindungan saksi dan ahli di MK.

“Nanti tergantung majelis hakim, kita tinggal koordinasi secara teknis. Kita tunggu saja permohonan resminya,” ucap Fajar.

 

(Redaksi/Sumber)

loading...