PB, Jakarta — Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

DKPP menjatuhkan sanksi keras berupa pemberhentian dari jabatan Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Diklat, dan Litbang.

“Menjatuhkan sanksi berupa peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Diklat, dan Litbang kepada Teradu VI Evi Novida Ginting Manik selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak dibacakannya putusan ini,” ujar Ketua DKPP Harjono seperti dikutip detik.com, Rabu (10/7).

Gugatan ini diajukan atas nama Adly Yusuf Saepi selaku peserta calon KPU Kabupaten Kolaka Timur, yang juga mantan anggota KPU Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sultra periode 2014-2019 dengan nomor perkara 31-PKE-DKPP/III/2019.


Selain Evi, Aldy menggugat Ketua KPU Arief Budiman. Beserta 5 komisioner lain, yaitu Ilham Saputra, Wahyu Setiawan, Viryan Azis, Pramono Ubaid Tanthowi, dan Hasyim Asy’ari. 

Dalam gugatannya, terdapat tiga perkara yang diajukan ke DKPP. Hal ini terkait tidak diloloskannya Aldy dalam seleksi administrasi sebagai calon anggota KPU Kabupaten Kolaka. 

Selain itu, Aldy menyebut terdapat transaksi dalam setiap tahapan rekrutmen KPU Kabupaten Kolaka dan Kolaka Timur serta adanya beberapa soal tes KPU yang bocor. 

Dalam membacakan pertimbangan, anggota majelis Alfitra Salam menyebut terdapat perlakuan berbeda dan ketidakkonsistenan KPU dalam menanggapi persyaratan administrasi pencalonan. Sedangkan terkait adanya kebocoran soal, DKPP menilai seharusnya KPU melakukan seleksi ulang secara transparan. 

“DKPP berpendapat bahwa terbukti terdapat perlakuan berbeda dan ketidakkonsistenan yang dilakukan oleh para Teradu, dalam menyikapi persyaratan administrasi rekomendasi PPK terhadap Pengadu maupun dalam seleksi calon anggota KPU Kabupaten Kolaka Timur,” kata Alfitra. 

“Para teradu semestinya melaksanakan seleksi ulang secara transparan dan akuntabel,” kata Alfitra.

Terkait dengan adanya transaksi, DKPP mengatakan, berdasarkan keterangan saksi, peserta seleksi terbukti menyerahkan sejumlah uang kepada ketua tim seleksi melalui perantara. DKPP menyebut hal tersebut tidak sepatutnya dilakukan.

“DKPP berpendapat tindakan Ketua dan Anggota Tim Seleksi atas nama Syamsir Nur yang melakukan pertemuan dengan peserta seleksi serta tindakan Puspa Eka Misnan yang meminta sejumlah uang berdasarkan alat bukti screenshotWhatsApp tidak sepatutnya dilakukan,” kata Alfitra. 

Dalam putusannya, DKPP menyatakan KPU telah melanggar peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 11 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. 

“Teradu terbukti telah melanggar prinsip kepastian hukum Pasal 11 huruf (c) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu,” ungkapnya.

DKPP juga memberikan sanksi peringatan kepada Ketua KPU Arief Budiman, komisioner KPU Ilham Saputra, Pramono Ubaid Tanthowi, Viryan, dan Hasyim Asy’ari. Sementara itu, komisioner KPU Wahyu Setiawan mendapat sanksi peringatan keras.

Sebelumnya diberitakan, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pencopotan dari jabatan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik kepada Komisioner KPU Ilham Saputra. Putusan ini dijatuhkan terkait gugatan seorang caleg Hanura terkait PAW.

(Redaksi/Sumber)

loading...