PB, Jakarta — Mantan Kepala BIN AM Hendropriyono  bertemu dengan Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet), Jum’at (12/7).

Hendropriyono menyebut pertemuan itu dalam rangka bertukar pikiran tentang situasi nasional Indonesia.

Pertemuan berlangsung di ruang kerja Ketua DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta itu berlangsung tertutup.

Hendropriyono mengatakan dirinya prihatin dengan kondisi bangsa saat ini, apalagi menurutnya biaya yang dihabiskan untuk pemilu semakin lama semakin mahal. Ia pun mengusulkan agar masa jabatan presiden berlangsung satu periode selama delapan tahun.

“Saya usul, dan nampaknya Ketua DPR RI nampaknya cocok pikirannya, bahwa tenggang waktu Presiden dan Kepala Daerah itu delapan tahun. Tapi satu kali saja, turun penggantinya nanti silakan berkompetisi. Tidak ada petahana. Jadi delapan tahun itu pemerintah kuat dan rakyat kuat,” ujar Hendropriyono usai bertemu dengan Bamsoet.

“Tidak ada yang menggergaji pemerintah. Pemerintah tidak sewenang-wenang, tidak berkampanye, kerja aja delapan tahun yang betul. Karena ini kerjaan MPR, MPR harus dikembalikan sebagai lembaga tinggi negara dan DPR terbesar isi anggotanya dari MPR, makanya saya ke sini. Saya bilang, tolong itu konstitusi kan bisa diadendum. Kalau tidak bisa diamandemen, diadendum saja,” imbuhnya.

Usulan masa jabatan delapan tahun itu menurut Hendropriyono juga harus konsekuen dengan DPR-MPR. Menurutnya, pemilihan presiden harus dikembalikan kepada MPR.

“Nah kalau menurut saya, kalau mau konsekuen, pemilihan itu harus dikembalikan ke MPR. Kalau nggak, rakyatnya juga jadi rusak mentalnya,” tegasnya. 

Hendropriyono juga ingin dalam pemerintahan konsekuen dengan tidak ada oposisi. Menurutnya, hanya ada persatuan Indonesia.

“Harus konsekuen. Dan juga kita konsekuen sudah kembali, tidak ada oposisi. Kalau tidak ada oposisi, tidak usah kalian pada ribut. Rekonsiliasi, begini, tidak ada. Dalam Pancasila itu persatuan Indonesia. Tidak ada oposisi. Semuanya memerintah bersama-sama. Presiden sebagai kepala pemerintahan, bisa tunjuk siapa saja duduk di kabinet. Bisa saja. Tapi yang milih presiden, bukan partai,” katanya.

Menurut Hendropriyono, setelah menteri duduk dalam pemerintahan, kesetiaannya pada partai pun selesai dan harus mengabdi kepada negara. Tanggung jawab para menteri adalah kepada kepala negara.

“Kemudian, setelah duduk menjadi menteri atau duduk dalam pemerintahan, kesetiaannya kepada partai selesai. Kesetiaannya adalah kepada negara, tidak lagi kepada partai, itulah yang ditunjuk. Kemudian di dalam kerja sehari-hari bertanggung jawab kepada kepala negara,” ungkapnya.

Hendropriyono juga mengusulkan agar kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) diisi oleh para profesional, atau kabinet zaken.

“Siapapun nanti presiden, saya harapkan bikin kabinet seperti zaken kabinet. Jadi cari orang yang profesional. Boleh dari partai nggak apa-apa, tapi yang milih kepala negara. Supaya begitu duduk, seperti tadi saya bilang, setianya kepada negara, tidak lagi kepada partai. Saya kira nggak terlalu susah,” ucapnya.

(Red/detik)

loading...