JAKARTA – Pembentukan sebuah pasukan khusus oleh Panglima TNI yang dinamakan Komando Operasi Khusus atau disingkat Koopsus TNI. Kelak tugas utama Koopsus menurut Marekal Hadi, selaku Panglima TNI, Koopsus nantinya lebih fokus dalam pembelaan negara terhadap kelompok teroris.

“Pembentukan ini berdasarkan UU nomor 5 tahun 2018, TNI harus dilibatkan dan memiliki andil dalam pemberantasan terorisme, karena kelompok ini bisa menjadi ancaman kedaulatan negara.” ujar Panglima ketika meresmikan kesatuan ini dilapangan Satpamwal Denma Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Dan menambahkan jika tugas pemberantasan terorisme juga bagian dari operasi militer perang yang harus dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi TNI.

Pembentukan Koopssus TNI sendiri berdasarkan Peraturan Panglima (Perpang) TNI Nomor 19 Tahun 2019 yang ditandatangani pada 19 Juli 2019 tentang Organisasi dan Tugas Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia. Dan Komandan Koopsus dipercayakan kepada mantan Dir A BAIS TNI, Brigjen TNI Rochadi.

Bahkan Marsekal Hadi mengklaim jika pembentukan Koopsus ini untuk melengkapi tiga pasukan khusus yang berada di masing-masing matra, TNI AU, TNI AD, dan TNI AL. Karena anggota Koopsus diambil dari tiga komando pasukan elit tiga matra, Denjaka, Sat Bravo, dan 81 Kopassus.

Koopssus sendiri berkekuatan 400 prajurit pendukung ditambah 1 kompi pasukan penindakan dengan porsi tugas sebanyak 20 persen, sementara 80 persen bertugas khusus mencegah terorisme.  Komando pasukan diturunkan sesuai dan atas izin panglima dan dengan melalui instruksi presiden.

disiagakan setiap saat. Pasukan ini siap diturunkan kapanpun atas izin Panglima TNI sesuai instruksi Presiden RI. Pasukan ini terdiri dari 400 prajurit pendukung, dan 1 kompi prajurit penindakan. 80 persen dari pasukan ini bertugas mencegah terorisme, hanya 20 persen yang terlibat penindakan. Sementara itu struktur organisasi terdiri dari eselon pimpinan, pembantu pimpinan, eselon pelayanan dan eselon pelaksana. Komandan Koopssus.

Rencana pembentukan pasukan khusus anti teroris di TNI sudah lama diwacanakan, bahkan sudah mulai digaungkan pada tahun 2010 lalu, namun rupanya SBY presiden saat itu, lebih mempercayai anggota Brimob yang kemudian dinamakan Densus 88.

Ternyata salah satu alasan tidak ditindaklanjuti pembentukan pasukan anti teroris ini, karena anggaran TNI lebih difokuskan untuk pengembangan alutsista. Bahkan Mantan Kepala Staff Umum TNI, Letjend Suryo Prabowo mengkritik pembentukan Koopsus yang awalnya sudah direncanakan sejak tahun 2010.

Bahkan sebuah judul berita di media online, judul dianggapnya terlalu “lebay” karena menurutnya Koopsus dibentuk tidaklah terlalu urgensi, “Terlalu BOMBASTIS ah” tulisnya melalui akun miliknya @BertemanM. Mengkritik judul berita. Terkait dibentuknya Koopsus.

“Sejak th 2010 saya pertanyakan, urgensi pembentukan pasukan khusus baru itu. Jika tujuannya untuk interoperability, kan selama ini TNI dpt membentuk PRRC tanpa mbentuk organisasi baru. Tingkatkan saja alutsista dan kesejahteraan prajurit.” tulis mantan Kepala Staff Umum TNI, Letjend Y. Suryo Prabowo yang dikenal kritis mengkritik beberapa kebijakan pemerintah yang dianggapnya tidak membela kepentingan orang banyak, melalui sosial media, khususnya twitter dan facebook.

loading...