PB, Jakarta, – Laporan warga soal ulah oknum Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta yang diduga melakukan penyerobotan maupun pengakuan tanpa dasar terkait tanah milik adat warga melalui kepemilikan girik 8 (delapan) bidang seluas 19.973 m2.

Yang terletak di Kampung Prigi, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, akhirnya disikapi Ombudsman.

Ruddy Haryanto, selaku kuasa ahli waris, (18/9) mengatakan, bidang tanah sebagaimana tersebut diatas hingga saat ini masih kami miliki/kuasai dan belum pernah diperjual belikan maupun digadaikan sebagai barang jaminan dengan siapapun, baik perorangan maupun lembaga Bank. Selain itu juga belum pernah disertifikatkan alias tanah tersebut diatas tidak dalam sengketa, katanya.

Dikatakan, penantian panjang selama sepuluh tahun untuk mencari keadilan, hingga membuat nasib keluarga waris terkatung-katung, kini mereka mulai bernafas lega. Kenapa pasal, karena laporan warga selaku korban dugaan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab disikapi, dan mendapat respon positif dari Ombudsman RI, tuturnya.

Bahkan menurut Ruddy, secara proaktif salah seorang pegawai Ombudsman, melalui telepon seluler pada Rabu 18 September 2019, Kiki menghubungi dirinya perihal persoalan tanah milik adat warga. Salah satunya pembahasan sesuai keinginan kuasa waris mengenai permintaan pernyataan tertulis dari pihak Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta. Karena hingga saat ini bidang tanah sebagaimana dimaksud masih dimiliki maupun dikuasai oleh pihak waris.

Saat dikonfirmasikan Pembawaberita.com (18/9/19) Ruddy Haryanto, selaku kuasa ahli waris mengaku sangat lega, dan mengapresiasi, sekaligus patut memberikan acungan jempol terhadap kinerja maupun tindakan yang dilakukan oleh pihak Ombudsman RI. Sehingga diyakini persoalan hak tanah milik adat warga yang terletak di Kampung Prigi, Kelurahan Kebayoran Lama Utara ini segera terealisasi, dan tentunya pihak Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta tidak lagi mengklaim maupun hal pengakuan tanpa dasar terkait tanah milik adat warga tersebut, tutupnya. (Red)

loading...