PB, Jakarta — Perlu diketahui, bahwa definisi politik dalam pemahaman sekuler adalah usaha untuk meraih kekuasaan, mempertahankannya, dan berusaha mengamankan kekuasaan dari rongrongan. Rongrongan itu bisa berasal dari rakyat, juga termasuk dari mitra koalisi.

Rongrongan rakyat biasanya berimplikasi pada elektabilitas, karena itu penguasa akan membuat sejumlah program pencitraan, untuk memoles citra kekuasan agar tampak cantik, meskipun sesungguhnya berwajah seram dan menakutkan.

Rongrongan mitra politik (meskipun partai oposan, dalam filosofis politik demokrasi tetap dianggap mitra), berimplikasi dan terkait erat dengan jatah kekuasan, jatah kursi, jatah menteri. Karena itu, setiap partai pasti akan mengamankan kekuasan dari rongrongan mitra politik.

Presiden dan Wapres terlantik, Jokowi – Ma’ruf telah menyudahi problema elektabilitas secara legal dengan proses pelantikan yang baru saja terjadi. Narasi Jokowi melanggar konstitusi, tidak mungkin bisa dilantik, bertentangan dengan sejumlah pasal yang ditafsirkan pendukung Prabowo yang belum move on bahwa yang akan dilantik adalah Prabowo, telah selesai seiring selesainya pelantikan.

Problem elektabilitas secara formil telah selesai. Tetapi secara mateeril, perlawanan rakyat yang enggan dengan kekuasan curang, kekuasan zalim, nampaknya akan berlanjut dan tak dapat dipastikan kapan akan berakhir. Boleh jadi, Jokowi lah yang akan berakhir oleh perlawanan rakyat.

Adapun terkait pertarungan kursi, perebutan jatah kekuasan, berebut jatah menteri, maka prediksi komposisi kabinet akan diatur berdasarkan rumus :

Pertama, jumlah kursi partai pendukung Jokowi akan ditimbang secara sebanding dengan peran atau andil partai dalam menyukseskan pelantikan Jokowi. Partai PDIP, tentu memiliki kapling jatah terbanyak, karena memang partai pengusung, memiliki suara parlemen terbanyak, dan berjuang paling berdarah untuk Jokowi.

Namun, peran partai lain seperi Golkar, Nasdem, PKB, PPP tak bisa dikesampingkan. Golkar punya peran besar atas akses jaringan kekuasan dan birokrasi untuk mendukung Jokowi, PKB dan PPP bersama NU punya peran penting untuk ‘mengkondisikan suara basis Islam’ terutama dari kalangan NU.

Sementara peran penting Nasdem adalah peran opini. Nasdem, tidak bisa dianggap remeh perannya dalam konteks pengkondisian opini, melalui jaringan media nasional yang dimiliki Nasdem melalui ketumnya, Surya Paloh.

Namun, posisi Nasdem sedang tidak baik. Hubungan Mega – Paloh yang tak mesra, dapat berbuntut berkurangnya jatah kursi Nasdem.

Kedua, jumlah kursi harus juga disisihkan bagi kelompok kepentingan atau para penyandang dana. Kabar Fictor laiskodat yang disebut masuk bursa menteri, sebenarnya bukan karena kaplingan Nasdem. Tapi karena peran besar Bohir Penyandang dana, group jaringan bisnis yang dikelola Tommy Winata.

Porsi ini juga sedang diperebutkan oleh Gengnya Hendropriyono, Luhut Binsar Panjaitan, dan sejumlah tokoh dibalik layar yang memilik andil memenangkan Jokowi bukan dari jalur partai, melainkan dari jaringan intelejen dan kerajaan bisnis yang mereka miliki.

Ketiga, posisi bagian porsi untuk mereka yang dianggap melegitimasi pelantikan rezim. Gerindra ada diurutan pertama, sementara Demokrat ada di nomor dua.

Keempat, porsi untuk mereka kaum intelektual yang menjadi kain lap pembersih aib rezim. Mereka, selain menopang elektabilitas rezim juga berperan menjaga legitimasi rezim. Kelompok ini diantaranya diwakili Machfud MD.

Kelima, kelompok intelektual. Sudah menjadi rahasia umum, trah kampus selalu bertarung untuk memperebutkan posisi menteri. Perseteruan UI – UGM sudah menjadi cerita klasik. Hanya saja dahulu bertarung dengan membawa visi, bertarung secara intelektual, sekarang berebut saling jilat. Yang paling tebal dan panjang lidahnya, dialah juaranya.

Selain mempertimbangkan lima faktor diatas, pada faktanya untuk bertindak ‘adil’ membagi jatah menteri itu mustahil terwujud. Karenanya, ada strategi menawar posisi dengan menekan mitra.

Dibukanya kasus petinggi PKB (melalui isu Justice colaborator), sebelumnya melalui pemanggilan Helmy Faisal dalam kasus korupsi adalah cara untuk ‘menjinakkan PKB’ agar tidak ngotot minta jatah 10 menteri. Langkah ini juga agar NU tahu diri, tidak meminta porsi khusus dari jalur ormas melainkan berhimpun bersama PKB dan PPP.

Langkah ini cukup efektif, karena terakhir PKB sudah menurunkan tawarannya di posisi 5 menteri. Harga jadinya, 3 menteri dan ditutupinya kasus korupsi Cak imin saya kira akan menjadi harga yang pantas untuk disepakati.

Kembali ke soal menteri secara keseluruhan, nampaknya tetap akan ada partai yang di kecewakan meskipun Jokowi dan PDIP (representasi otoritas formil dan materil yang memiliki hak prerogratif), berusaha untuk bersikap adil. Siasat dengan menambahkan jabatan wakil menteri untuk mengakomodir syahwat kekuasan partai, dinilai tetap tetap tak akan bisa memberi kepuasan semua pihak.

PDIP sendiri, telah mendeklarasikan diri ‘ogah’ jika porsi menterinya sedikit. PDIP memiliki pengalaman pahit sebagai partai pemenang tapi tidak mayoritas menduduki kursi kekuasaan.

Berdasarkan hal tersebut, maka pasca pengumuman struktur menteri kebinet joma’, rasanya akan ada kesetimbangan politik yang baru. Akan ada pergeseran koalisi subtantif, dan boleh jadi gencatan senjata akan dicabut dan ‘perang baru’ antara partai dan kelompok kepentingan akan kembali dikumandangkan.

 

Oleh : Nasrudin Joha

loading...