PB JAKARTA — Ulah anggota DPRD DKI dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terus menuai polemik panjang. Terbaru, Sugiyanto warga Jakarta pelapor dugaan pelanggar etik politikus PSI, William Aditya Sarana, menjadi sasaran bully-an warganet di jagat dunia maya.

Warga asal Tanjung Priok, Jakarta Utara itu dibully karena dianggap “salah alamat” pasca melaporkan postingan William ke BK DPRD DKI di media sosial (medsos) terkait rancangan usulan anggaran janggal Lem Aica Aibon Rp 82,8 Miliar dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

Disebut aksinya tersebut lucu dan salah alamat, Sugiyanto santai. Dia mengaku serangan bully-an yang menimpa dirinya selama sepekan ini bahkan sudah dia prediksi sejak sebelum melaporkan William kepada Penjaga Etik Wakil Rakyat Jakarta di Kebon Sirih.

Alih-alih menyerang balik para buzzer yang membully, Sugiyanto malah merasa senang. Sebab, menurutnya, kegaduhan yang terjadi memang merupakan bagian dari desain besar dari rangkaian manuver PSI sebagai parpol pendatang baru di DPRD DKI.

Sugiyanto malah menganggap dirinya berhasil membongkar narasi dibalik manuver yang hendak dibangun oleh PSI. Parpol yang menurutnya, sejak awal memang begitu bernafsu menyerang Gubernur DKI, Anies Baswedan.

“Postingan William soal Lem Aibon viral selama berhari-hari dan membuat Gubernur Anies diserang dari segala penjuru. Publik geger tidak saja di Jakarta tetapi juga se-Indonesia. Meskipun, saya melihat kegaduhan ini dipicu oleh sesuatu yang sebenarnya bukan masalah. Saya melapor ke BK karena saya merasa ini ada motif tidak baik dari yang bersangkutan dibalik aksinya mengungkap anggaran janggal Lem Arca Aibon Rp 82,8 Miliar,” kata Sugiyanto di Jakarta, Selasa (12/11/2019) malam. “Saya senang, hari ini (kemarin) BK langsung merespon laporan saya, dan yang bersangkutan sudah diperiksa,” sambungnya.

Sugiyanto kemudian mengungkapkan beberapa kejanggalan di balik aksi anggota Fraksi PSI DPRD DKI itu “membocorkan” draft rancangan anggaran yang akan menjadi cikal bakal APBD DKI 2020 ke jejaring medsos.

“Kita tahu, legislatif ini lembaga politik dan penuh intrik. Sekarang ada anggota DPRD baru, dari parpol baru, tiba-tiba muncul di medsos dan langsung viral. Dalam hitungan menit Anies kemudian diserang dan dihakimi. PSI berhasil,” urai dia.

Tak hanya itu, selain berhasil mempermalukan Anies, Sugiyanto memandang, manuver PSI itu sekaligus juga sukses men-downgrade parpol lama di DPRD DKI.

“PSI tampil sendirian seakan ingin mendefinisikan ulang tentang lembaga legislatif baru rasa PSI yang paling bersih dan transparan. Padahal, pembahasan masih dalam proses di SKPD. Tapi William memilih ribut di luar tanpa menghargai para koleganya sesama anggota dewan,” ucap Sugiyanto.

“Dengan kata lain, PSI mau bilang, “ternyata Pemprov DKI dibawah kepemimpinan Anies bobrok. Pejabat SKPD dan Parpol (lama) di DPRD semua tidak beres, mereka berkomplot ingin memainkan anggaran. Kami (PSI) datang sebagai satu-satunya partai anti korupsi yang siap bekarja mengawasi uang rakyat”,” sindir Sugiyanto.

Karena itu, Sugiyanto mengaku, langkahnya melapor ke BK DPRD, justru demi menjaga marwah lembaga legislatif di Ibu Kota. Karena, menurut Sugiyanto, rancangan anggaran janggal memang lazim terjadi, alias bukan barang baru.

Dia menyebut, dari puluhan ribu mata anggaran setiap tahun memang selalu saja ada yang tidak wajar.

“Itulah tugas dan fungsi dewan yaitu budgeting dan pengawasan, supaya mengawal proses pembahasan di Rapat Banggar. Tahun-tahun sebelumnya, dari sekian banyak mata anggaran juga ada temuan, bahkan sampai berujung kasus. Misalnya, pada APBD Perubahan 2014 ada Anggaran pengadaan lahan RS Sumber Waras Rp 775 miliar, anggaran “siluman” uninterruptible power supply (UPS) Rp 120 Miliar. Berikutnya ada juga pengadaan lahan bodong Cengkareng Barat senilai Rp 670 miliar. Dan semuanya terjadi di zaman Ahok yang selama ini mereka (PSI) agung-agungkan,” beber Sugiyanto.

Melihat realita tersebut, Sugiyanto lantas menganggap manuver politik PSI tak lebih dari sekedar orkestra politik murahan yang arahnya mudah dibaca.

Mestinya, lanjut Sugiyanto, anggota dewan dari fraksi lain tersinggung atas ulah liar William yang hendak mempermalukan lembaga legislatif. Menurutnya, William pantas disanksi etik.

“BK DPRD harus mempertanyakan kapasitas William ini sebenarnya sebagai apa?. Sebagai legislator, harusnya PSI kan melaporkannya kepada pimpinan dewan dulu, PSI juga punya kewenangan untuk memanggil SKPD terkait ke Dewan, silakan pertanyakan itu anggaran yang dianggap janggal. Perintahkan agar dilakukan perbaikan, kalau perlu coret,” tegas Sugiyanto.

Namun demikian, dia menambahkan, apa yang dilakukan oleh Fraksi PSI ini sebenarnya sah-sah saja dalam rangka menjalankan fungsi sebagai anggota dewan. Hanya saja, Sugiyanto menyayangkan, hal itu dilakukan tidak pada waktu dan tempat yang tepat sehingga terkesan dipaksakan.

“Jangan lupa, Pemerintah Daerah dan anggota DPRD itu adalah mitra kerja dalam hal menyusun APBD. Soal saling kritik dan saling koreksi silakan dilakukan dengan mekanisme sebagaimana mestinya. Bukan ribut di medsos. Anda wakil rakyat harus menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai kepatutan. PSI kan punya fungsi budgeting dan pengawasan, silakan bekerja dengan baik di dewan, hormati fraksi lain. Jangan pindah kantor ke medsos. Itu sama saja menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah lain,” ungkapnya.

“Jadi, jangan sampai, sebagai anggota dewan baru, postingan William itu memang sengaja menyasar anggota dewan lama biar persepsi publik menganggap mereka ikut-ikutan menutupi anggaran janggal KUA PPAS, karena semua diam. Ini kan mau jualan “Hanya kami (PSI) ni yang bersih, yang paling transparan”. Itu namanya menggunting dalam lipatan, bukan mau menyelamatkan anggaran,” Sugiyanto menambahkan.

William Dianggap Tak Punya Tata Krama

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua mengkritik ulah anggota Komisi A dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana.

Inggard menilai William tidak memiliki tata krama lantaran mengunggah rancangan KUA-PPAS ke media sosial, hingga akhirnya berujung kegaduhan.

Inggard pun meminta William sebagai anggota DPRD baru menggunakan tata krama saat menyampaikan aspirasinya. Menurut dia, William tidak patut membocorkan usulan KUA-PPAS 2020 yang sedang dalam proses penyusunan.

“Khususnya pada saudara William, William ini kan baru. Saya berharap, bukannya enggak boleh ngomong di koran atau di TV, boleh aja. Tapi harus jaga tata krama, itu kan baru KUA-PPAS, yang akan disampaikan oleh eksekutif kepada legislatif,” kata Inggard, kepada William, saat rapat pembahasan KUA-PPAS Komisi A dengan sejumlah SKPD, di DPRD DKI, Jakarta, Kamis (31/10/2019) lalu.

Mestinya, kata Inggard, anggota DPRD DKI termuda dari PSI itu mengampaikan aspirasi ke publik setelah KUA-PPAS sebagai dasar APBD 2020 dilakukan pembahasan dengan komisi dan SKPD terkait.

“Jangan sampai, artinya kita belum melakukan pembahasan apa-apa, sudah ramai di koran. Ini saya berharap forum yang kencang itu di ruangan ini. Kita mau berantem, ya, berantem di ruangan ini, jangan berantem di luar,” tegas Inggard.

Dia lantas meminta William kedepan jangan terlalu memunculkan diri di publik tanpa memiliki arah pandangan yang jelas.

“Kalau bisa kita tuh, eksekutif itu mitra kita, kalau perlu kita ngomong di dalam, jadi enggak ricuh dan bilang enggak pantes ini. Saya ingatkan saudara kecuali, kalau orang lain di luar boleh. Mau LSM yang ngomong silahkan,” pesan Pembina Pemuda Pancasila (PP) DKI Jakarta itu.

Meski Tak Diunggah, Pembahasan KUA-PPAS Transparan

Pimpinan DPRD DKI sebelumnya juga angkat suara. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik menyebut proses pembahasan rencana KUA-PPAS DKI Jakarta 2020 berjalan dengan transparan meski Pemprov DKI Jakarta tidak mengunggah rencana anggaran.

“Secara umum, seluruh komisi yang saya pahami sangat terbuka. Karena selalu pimpinan komisi setiap rapat mengatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Semua orang bisa pantau dan lihat,” ucap Ketua DPD Gerindra DKI itu, di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2019).

Taufik menegaskan, tidak ada rapat pembahasan anggaran yang ditutup-tutupi. Seluruh anggaran dibahas secara transparan.

“Itu dasar dari apa yang kita katakan transparan dalam proses pembahasan. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Dikuliti satu persatu dari judul sampai angka,” ungkap Taufik.

“Tapi bahwa sesuatu yang belum matang di-upload (malah) jadi masalah itu. Kan belum ada pegangan hukumnya, justru menurut saya, kalau mau mendiskusikan di forum rapat,” kata Taufik.

Taufik juga mengaku pernah menemukan kejanggalan anggaran. Namun dia memilih menyampaikan langsung kepala pimpinan lembaga yang menangani.

“Dulu temuan ini juga ada. Dulu saya temukan selisih Rp 1,2 triliun, tapi saya nggak buka ke publik,” kata Taufik.

Karena, bagi Taufik, membuka masalah rencana anggaran ke publik bukan sesuatu yang istimewa. Meskipun hal itu boleh saja dilakukan, namun tidak perlu berlebihan.

“Sebenarnya nggak ada yang istimewa, cuma genitnya saja yang menurut saya harus dikurangi dikit. Nggak apa genit, boleh, nggak ada masalah, tapi jangan berlebihan,” pungkas Taufik. (beby)

loading...