PB, Jakarta — Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar membantah tudingan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait desa fiktif atau desa siluman. Desa fiktif itu muncul diduga sebagai modus supaya bisa mendapat bagian dari dana desa.

Menurut Abdul, dana desa selalu dievaluasi setiap dua kali dalam setahun. Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap, yaitu 20 persen pada tahap pertama, dan 40 persen masing-masing pada tahap kedua dan ketiga. Dana tersebut tidak akan cair jika suatu desa tidak memenuhi persyaratan. (8/11).

Sebelumnya, dalam rapat kerja bersama dengan Komisi Keuangan DPR, Sri Mulyani mengungkapkan adanya laporan terkait desa fiktif atau siluman. Sri mengatakan desa tersebut mendapat jatah dana desa namun nyatanya tak berpenduduk.

Terpisah, Juru bicara Kepresidenan Fadjorel Rachman ikut angkat bicara menanggapi rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan investigasi mengenai adanya laporan desa tak berpenduduk, namun mendapat kucuran dana desa sebesar Rp 1 miliar. Fadjroel menyatakan Istana tengah mengumpulkan informasi terkait dengan penyaluran dana desa yang ditengarai disalurkan secara tidak tepat sasaran.

Sementara itu, setelah Kasus Desa Fiktif Diusut Polisi, ternyata Ditemukan 34 Desa Bermasalah di Konawe Sultra. Diduga ada 34 desa bermasalah, tiga desa di antaranya fiktif, sedangkan 31 desa lainnya ada, akan tetapi surat keputusan pembentukannya dibuat dengan tanggal mundur.

Terkait kontroversi desa siluman ini, publik jelas dibikin pusing oleh negara. Semestinya, baik Sri, Abdul maupun Jokowi tidak saling melempar statement saling mengklarifikasi dan mengoreksi dihadapan publik. Bukankah lebih elok, jika menteri bersama Presiden rapat bersama melakukan konsolidasi sebelum melaporkan pekerjaan kepada publik.

Statement saling bertentangan ini menimbulkan kecurigaan publik akan adanya dugaan penyelewengan dana desa. Ditengah rakyat tertekan dengan kenaikan premi BPJS, kenaikan tarif listrik dan tol, Pemerintah justru tak pruden dalam mengalokasikan anggaran.

Klarifikasi Mendes tidak menyelesaikan polemik ditengah publik. Saat ini, publik justru bingung siapa pejabat negara yang layak dipercaya. Apakah Sri ? Abdul ? Atau Jokowi.

Tranparansi Alokasi anggaran dana desa dipertanyakan publik. Terlebih lagi, setelah PROJO juga mewacanakan akan menggerakan relawannya untuk ikut mendampingi dana desa. Ini mau mendampingi atau mau minta jatah japrem ? Tentu, publik tidak keliru jika mencurigai proses Alokasi dana desa yang tak lazim ini.

Kasus ini harus sampai ke meja hijau, agar diketahui siapa yang berdusta. Apakah Sri atau Abdul. Sementara Jokowi, tidak perlu ditanya lagi. Paling-paling jika wartawan bertanya persoalan ini, akan diminta bertanya langsung ke Sri atau Abdul. Jika kepepet, Jokowi mungkin saja mengeluarkan jurus andalan ‘BUKAN URUSAN SAYA!’.

Jika kasus ini menguap, patut dicurigai ada mafia dana desa yang bermain. Mafia inilah, yang bekerja memindahkan duit dari APBN ke kantong pribadi pejabat melalui modus membuat data desa siluman. Nini pelet dan Mak Lampir, harus tahu urusan ini.

 

Oleh : Nasrudin Joha

loading...