PB, Lumajang — Perusahaan Q-Net (PT QN International Indonesia/PT QNII) ternyata adalah perusahaan Ilegal di Indonesia karena beroperasi tanpa adanya SIUPL (Surat Izin Usaha penjualan Langsung).

Hasil penelusurusan mendalam antara Tim Cobra Polres Lumajang dengan Kementerian Perdagangan RI, SIUPL Qnet (PT QNII) telah habis masa berlakunya sejak tanggal 24 maret 2018.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa mereka beroperasi menjalankan penjualan langsung di indonesia tanpa adanya izin resmi dari pemerintah.

SIUPL merupakan surat izin yang dikeluarkan langsung oleh Instansi Pemerintah (BKPM) untuk perusahaan yang bergerak dibidang direct selling (Penjualan langsung) atau pemasaran berjenjang (Multi Level Marketing / MLM).

Tanpa adanya SIUPL maka usaha yang dijalankan masuk dalam kategori ilegal.

Perusahaan Q-Net (PT QNII) sudah berupaya memperpanjang SIUPL-nya, tapi oleh kemendag/BKPM belum di terbitkan izin baru dikarenakan beberapa persyaratan administrasi yang tidak mampu dipenuhi oleh Q-Net (PT QNII).

Terdapat 20 syarat bagi perusahaan yang menjalankan sistem penjualan langsung agar dapat memiliki SIUPL.

Selain alamat kantor yang tetap dan jelas, perusahaan harus memiliki kode etik, barang atau jasa yang ditawarkan nyata dan jelas dengan harga yang layak serta wajar, dan memberikan komisi, bonus, dan penghargaan lainnya berdasarkan hasil kegiatan penjualan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh mitra usaha dan jaringannya sesuai dengan perjanjian.

Menyikapi hal itu, Kapolres Lumajang AKBP Muhammad Arsal Sahban mengatakan bahwa Q-Net tidak sanggup memenuhi beberapa dari 20 syarat untuk mengantongi SIUPL.

“Qnet memang memiliki kode etik perusahaan, namun kode etik tersebut sudah banyak diselewengkan dan dilanggar oleh mereka sendiri,” ujarnya, Jum’at (15/11).

Kata dia, sistem komisi bonus juga tidak sesuai antara yang di daftarkan kepada pemerintah dengan yang diterapkan kepada jaringan membernya.

“Artinya ada penyelewengan yang dilakukan oleh Q-Net. 2 hal ini saja sudah menyulitkan bagi perusahaan Q-Net untuk mendapatkan SIUPL, padahal masih banyak penyelewengan yang dilakukan oleh Q-Net yang saat ini sedang diusut oleh Tim Cobra Polres Lumajang,” ujarnya lagi.

Dia juga mengatakan bahwa hasil penyidikan pihaknya membuktikan kalau SIUPL PT. QNII telah berakhir di bulan maret 2018.

“Dengan tidak adanya SIUPL yang dimiliki oleh PT QN International Indonesia, menandakan bahwa semua penjualan produk Q-Net yang dilakukan oleh jaringan member PT. QNII adalah Ilegal. Para member PT. QNII yang masih menawarkan produk Q-Net dapat dijerat dengan tindak pidana penipuan dan melakukan perdagangan tanpa izin,” jelas pria yang menyelesaikan gelar S3 di Universitas Padjajaran Kota Bandung program studi hukum bisnis ini.

Arsal menghimbau kepada masyarakat Indonesia, apabila ada orang yang menawarkan Produk Q-Net, agar dilaporkan ke Polres terdekat.

“Sampaikan kalau perusahaan yang menjual produk QNet adalah perusahaan ilegal karena tidak memiliki izin perdagangan. SIUPL yang pernah dimiliki oleh PT. QNII, sudah tidak berlaku lagi berarti semua aktifitas penjualan yang dilakukan oleh jaringannya adalah ilegal,” tegasnya.

Dia pun menerangkan bahwa 4 Tindak Pidana yang disangkakan kepada perusahaan Q-Net yaitu Tindak Pidana Penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara (KUHP), Tindak Pidana melakukan perdagangan tanpa memiliki perizinan di bidang perdagangan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara (UU Perdagangan).

“Juga Tindak Pidana menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara (UU Perdagangan dan Tindak Pidana mengedarkan alat kesehatan tanpa izin edar dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara (UU Kesehatan),” pungkasnya.

(Redaksi)

loading...