PB, Lumajang — Kapolres Lumajang AKBP Muhammad Arsal Sahban mengatakan Q-Net adalah perusahaan Ilegal di Indonesia karena tidak memiliki Surat Izin Penjualan Langsung (SIUPL).

“SIUPL merupakan syarat dalam melakukan penjualan langsung di Indonesia. Namun PT. QN International Indonesia yang merupakan representatif dari Q-Net Limited telah mati SIUPLnya sejak 26 maret 2018 lalu,” ujar Arsal, Senin (18/11).

Lanjunya, sebagai perusahaan ilegal, berarti semua aktifitasnyapun ilegal sehingga para leader atau para member yang menawarkan produk-produk Q-Net dapat dipidana karena melakukan penipuan.

“Saya tegaskan bahwa perusahaan Q-NET adalah perusahaan yang ilegal lantaran tak memiliki Surat Izin Usaha Penjualan langsung yang dikeluarkan oleh pihak BKPM. Sesuai peraturan Menteri Perdagangan, perusahaan yang menjalankan sistem dirrect selling ataupun multi level marketing harus mengantongi SIUPL. Tetapi faktanya Q-NET tak memiliki surat izin tersebut. Jadi sudah sangat jelas bahwa produk QNet dilarang diperdagangkan di Indonesia, sehingga para leader yang manawarkan produk QNet dapat di pidana karena telah melakukan penipuan kepada korbannya,” jelas pria yang menyelesaikan gelar S3 di Universitas Padjajaran Kota Bandung tahun 2010 tersebut.

Pria asal Enrekang tersebut menghimbau kepada para korban Q-Net dimanapun berada agar melaporkan para leader Q-Net ke kantor Kepolisian terdekat.

“Mereka dapat dikenakan pasal penipuan karena telah melakukan tipu daya kepada member-member baru. Perusahaan yang mereka bangga-banggakan pun adalah perusahaan Ilegal, dimana selain tidak memilki SIUPL, PT. QNII juga sudah dikeluarkan dari keanggotaan APLI,” ujarnya lagi.

Perlu di ketahui SIUPL adalah izin yang yang dikeluarkan oleh BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) yang merupakan Instansi Pemerintah untuk perusahaan yang menjalankan sistem direct selling/pemasaran berjenjang (MLM) yang wajib dimiliki oleh seluruh perusahaan MLM resmi di Indonesia.

Tanpa adanya SIUPL maka bisnis tersebut bisa dikatakan sebagai bisnis ilegal. Setiap perusahaan yang menjalankan sistem direct selling atau pemasaran langsung (MLM) maka wajib memiliki surat izin resmi tersebut sesuai peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 13/M-DAG/PER/3/2006.

 

 

(Redaksi)

loading...