PB, Sultra – Rupanya PT. Virtue Dragon, salah satu perusahaan tambang nikel di Sulawesi Tengggara, tepatnya di Morosi Sampara Bondoala, Sampara/Morosi, Konawe, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, tetap memaksakan diri untuk melakukan reklamasi, walaupun ijin untuk melakukan reklamasi tidak mereka selesaikan.

Menurut salah satu tokoh muda dari masyarakat Sultra, Hendra PT. Virtue Dragon yang menunjuk anak perusahaannya, PT. Pelabuhan Muara Sampara (PMS), untuk teteap melanjutkan pembangunan di atas lahan reklamasi yang sudah ditimbun, akan semakin menghancurkan dan menghilangkan mata pencaharian nelayan setempat.

“Pembangunan itu harus dihentikan, karena otomatis nelayan setempat dipastikan akan semakin kesulitan mencari ikan, selain jaraknya yang semakin jauh, juga biaya operasional bbm akan semakin bertambah, yang nantinya akan membutuhkan biaya yang semakin besar,” ujar Hendra.

Bahkan menurutnya dari hasil pemnbicaraan dengan beberapa rekannya, jika PT. Hai Yin, yang berasal dari China melakukan pengerukan dan penimbunan reklamasi tidak memiliki ijin dokumen lengkap.

“Iya saya dengar begitu, kalau tidak salah ijin untuk pengerukan dan reklamasi tidak mereka miliki, tapi anehnya mereka bisa bebas untuk terus bekerja, walaupun tanpa ijin,” ujar Hendra, yang menyebutkan jik, pihak pemerintah daerah setempat sepertinya “terhipnotis” untuk tetap diam dengan keberadaan perusahaan yang kini kembali menunujuk PT. Hai Yin untuk melanjutkan pembangunan reklamasi tahap berikutnya di sekitar pelabuhan PMS, walaupun tanpa ijin.

Salah satu praktisi dan juga pakar hukum, khususnya untuk pertambangan dan lingkungan hidup, Saifullah Isri, mengatakan jika untuk pengerukan dan penimbunan, khususnya untuk reklamasi, dibutuhkan dua surat ijin.

“Surat ijin untuk melakukan pengerukan dan pembangunan reklamasi namanya SIKK dan SIKR, dan harus ada tidak boleh tidak, karena tanpa mengantongi keduanya, maka pihak perusahaan bisa dilaporkan dan diambil tindakan secara hukum,” ujar Saiful, kepada media ini ketika diwawancarai.

“Kami berharap pihak-pihak terkait untuk berani melakukan pengawasan dan kalau perlu menghentikan seluruh kegiatan pekerjaan pengerukan dan reklamasi sampai ijin SIKK dan SIKR didapatkan, karena tentu saja kedepannya imbas dari kegiatan tersebut akan berdampak pada masyarakat,” pungkas Saiful kepada media ini.

loading...