PB, OPINI – Menarik memang jika kita melihat persoalan perairan Natuna. Dalam hal ini , saya tidak menyebutnya sebagai Laut china Selatan. Tapi perairan Natuna. Ada rasa pengesahan hak yuridiksi wilayah, jika menyebutnya sebagai Laut China Selatan.

Yang pasti, masalah perairan Natuna ini, sudah menjadi rebutan sejak berdirinya republik ini.

Pertama ķali saya mengunjungi Kepulauan Riau dan Natuna tahun 1999 , bergabung pada Satgasmar Pam Natuna XXIV yang dipimpin oleh Kapten Sardjito, sekarang Kolonel marinir Sardjito , Dankolat Marinir.
Saya ditempatkan di Lanal Tarempa yang dikomandani Oleh mayor FX Agus Susilo. Sekarang beliau adalah Laksda TNI ( purn). FX Agus Susilo, dengan posisi terakhir sebagai TA lemhanas dan pernah menjadi Wadan Seskoal.

Walaupun, tugasku hanya untuk melatih beberapa teman satgas marinir dan personil Lanal Tarempa untuk mengenal tehnik tehnik penyelaman dan kesehatan kelautan hiperbarik. Tapi, aku sempat ikut serta dalam operasi operasi laut yang di gelar oleh Lanal Tarempa dan Satgasmar XXIV Natuna.

Beberapa kali kami, mengejar, menangkap, dan menembak kapal kapal nelayan yang rata rata dari vietnam dan china.

Dan Lanal Tarempa, Mayor FX Agus Susilo, pada tahun 1999, sudah berani menembaki kapal kapal nelayan vietnam dan China, yang kepergok melakukan illlegal Fishing di perairan Natuna.

Artinya, sudah sejak lama, TNi AL bersikap tegas tanpa kompromi, menghadapi illegal fishing di kawasan Natuna.

Memang, persoalan ini menjadi perhatian serius dari pemerintah RI sejak lama. Karena kawasan Natuna melibatkan 6 negara , yang masing2 merasa punya hak terhadap wilayah Natuna: Indonesia, China, vietnam, filipina, malaysia dan Taiwan.

Dan ambisi yang terbesar memang nampak sekali, dari negara RRC? Mengapa?
Ada baiknya, kita melihat berawalnya sejarah konflik natuna itu

Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau yang terletak di tengah perairan Natuna yang disebut sebagai Laut China Selatan, menjadi sumber konflik kedaulatan Republik Indonesia.

Masalah ini muncul menjadi isu konflik dan memanas , manakala april 2015, Presiden Joko Widodo mengkritik peta Republik Rakyat Cina yang memasukkan daerah kaya gas alam itu dalam wilayahnya.

Natuna terdiri dari tujuh pulau, dengan Ibu Kota di Ranai. Pada 1597, kepulauan Natuna masuk ke wilayah Kerajaan Pattani dan Kerajaan Johor di Malaysia.

Namun pada abad 19, Kesultanan Riau menjadi pulau pengawal yang berada di jalur strategis pelayaran internasional tersebut.

Setelah Indonesia merdeka, delegasi dari Riau ikut menerima kedaulatan di republik yang berpusat di Jawa. Pada 18 Mei 1956, Indonesia resmi meminta kepulauan itu sebagai wilayahnya ke PBB.

Sempat ada kajian dari akademisi Malaysia, bahwa Natuna adalah milik asli Negeri Jiran. Namun, untuk menghindari konflik lebih lama setelah era konfrontasi pada 1962-1966, maka Malaysia tidak menggugat status Natuna.

Dari klaim sejarah tersebut, Indonesia telah membangun pelbagai infrastruktur di kepulauan seluas 3,420 kilometer persegi ini. Etnis Melayu jadi populasi dominan, mencapai 85 persen, disusul Jawa 6,34 persen, lalu Tionghoa 2,52 persen.

Jurnal the Diplomat pada 2 Oktober 2014 sudah meramalkan konflik terbuka antara China-Indonesia akan muncul cepat atau cepat.

Analis politik Victor Robert Lee mengatakan, Natuna pada awal abad 20 cukup banyak dihuni warga Tionghoa. Namun, seiring berjalannya waktu, sebagian besar setelah dikuasai resmi oleh Indonesia, warga Melayu dan Jawa jadi dominan.

Penelitian Victor Robert Lee , mengaku punya bukti, ada permintaan resmi warga Tionghoa di Natuna agar RRC menganeksasi pulau itu.
“Setelah konfrontasi Malaysia-Indonesia, disusul sentimen anti-Tionghoa di kawasan itu, jumlah penduduk Cina di Natuna turun dari kisaran 5.000-6.000 menjadi tinggal 1.000 orang,” tulisnya.

Muncul selentingan, warga Tionghoa yang masih selamat menghubungi Presiden Cina Deng Xiaoping pada persetujuan 80-an. “Ada permintaan untuk Deng agar China mendukung
Kemerdekaan wilayah Natuna yang dihuni oleh orang Tionghoa, atau paling tidak masuk kepulauan itu di wilayah administrasi Cina. Demikian ulasan Victor Lee.

Namun, negosiasi ini tidak dapat dibuktikan sampai sekarang. Bisa juga ini hanya sebuah sinyalemen untuk memperkuat, sentimen anti China di kawasan Natuna. Yang buntutnya , adalah kerusuhan rasial. Dan ini, akan membahayakan posisi Indonesia di mata internasional.

Dan China akan mengambil keuntungan, membuat kerusuhan rasial, tanpa perlu kekuatan militernya, masuk ke indonesia.
Tapi ternyata, hal itu tidak memberi dampak signifikan.

Akhirnya, mereka mulai mencoba dengan mengetest, uji nyali kita, dengan mengirim kapal-kapal nelayannya masuk ke wilayah perairan Indonesia.

Apakah Indonesia takut sehingga tidak bertindak tegas? Salah.

Pendapat yang mengatakan kita takut menghadapi China atau siapapun yang mengancam kedaulatan NKRI adalah salah.
KRI tidak segan menindak tegas , dan menembak kapal nelayan China yang nekad masuk kewilayah NKRI. Tenggelamkan saja kata Bu Susi waktu itu. Sehak tahun 2016 , TNI AL dan Bakamla, sudah sering mengusir,menangkap bahkan menenggelamkan kapal kapal nelayan mereka. Tapi tidak kapok kapok juga.

Sebagai tambahan info China pada bulan September 2009 menarik sembilan titik diambil dari Pulau Spratly di tengah Laut Cina Selatan, lalu diklaim sebagai wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya.

Pemerintah Indonesia di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah memprotes lewat Komisi Landas Kontinen PBB.

Garis putus-putus yang ditolak karena peta 1947, itu membuat Indonesia berang. Padahal RI benar-benar berencana menjadi penengah negara-negara yang berkonflik menggunakan atas perairan natuna.

Usut punya usut, klaim yang bikin merepotkan enam negara ini dipicu kebijakan pemerintahan Partai Kuomintang (sekarang berkuasa di Taiwan). Mazhab politik Kuomintang menunjang wilayah China mencapai 90 persen Laut China Selatan alias perairan Natuna.

Sampai Lima tahun terakhir, PBB belum menyetujui protes dari pemerintah Indonesia. Cina juga tidak pernah menyinggung isu itu, sehingga hubungan Beijing- Jakarta relatif adem ayem.

Tapi, sejak jauh-jauh hari TNI sudah menyadari potensi konflik yang melibatkan Natuna. Lebih dari 20 ribu anggota TNI dikerahkan ke wilayah dengan cadangan gas terbesar di Asia mulai tahun 1996.

Setelah berkuasa, Presiden Jokowi memberi sikap terhadap Natuna, lebih keras dari sikap SBY .

“Sembilan titik garis yang selama ini diklaim Tiongkok dan menandakan perbatasan maritimnya tidak memiliki dasar hukum internasional apa pun,” kata Presiden Joko Widodo, saat diwawancarai Koran Yomiuri Shimbun, Jepang.

Sehingga poros Jakarta-Beijing belum akan bergandengan erat sebelum konflik ini selesai.

Memang benar, pemerintahan Presiden Jokowi, telah melakukan komunikasi intensif dengan Beijing, terkait untuk peningkatan investasi dalam negeri. Tapi , itupun dilakukan pada negara- negara seperti Korea, Jepang, USA, Inggris dan lain lain kecuali Taiwan dan Israel.

Sehingga, jika komunikasi investasi itu, membahayakan kedaulatan NKRI, pastinya pemerintah RI, tidak akan membiarkannya.

Ini sudah dijawab dengan penguatan unsur unsur kekuatan TNI berupa pembentukan tiga Kogabwilhan( komando gabungan Wilayah Pertahanan) , pembelian kapal perang dan kapal selam, pembuatan dan mendorong industri strategis militer dalam negeri seperti PINDAD dan PT PAL , yang saat ini sudah menghasilkan beberapa KRI class patroli dan freegat.
Serta pengiriman exchange program study, perwira perwira ke berbagai negara. Untuk meningkatkan pengetahuan , khususnya di bidang tehnologi militer.

Wajar, banyak negara besar yang mulai kuatir dengan pertumbuhan kekuatan militer Indonesia , yang bergerak dalam senyap.

Dan , RRC kembali mencoba mengujinya. Mengetest dengan mengirim 63 kapal nelayan disertai 1 freegat dan 2 klas patroli yang mengawal mereka.

Indonesia , terdiam? Tidak. Tapi kita masih punya adab dan etika. Kedubes China tgl 30 desember 2019. Telah dipanggil oleh kemenlu RI . Nota protes dikirimkan, dengan ancaman pemutusan hubungan diplomatik.

Dan TNI, melalui Pangkogabwilhan 1, Laksdya Yudo Margono langsung bergerak tanggal 3 januari 2020. Untuk memimpim langsung pengawasan ke wilayah Natuna. Bersama Kabakamla Laksdya A. Taufiqurrohman, mereka berhome base di kapal patroli Tanjung Dato, kapal patroli terbesar milik Bakamla.
Tanggal 3 Januari 3 freegat TNI AL masuk natuna ditambah 2 freegat lagi yang dalam perjalanan.

Kami , prajurit TNI, sudah siap mengawal kedaulatan yuridiksi di Kepulauan Natuna.
Tidak akan ada lagi, Timor Timur, dan Sipadan Ligitan jilid 2.
Kami akan pertahankan setiap jengkal tanah warisan para pejuang, para mujahid yang syahid, dengan segenap jiwa raga kami.

Doakan kami, para prajurit TNI yang bertugas serta Pemerintahan RI. Agar tetap istiqomah, berjuang mempertahankan kedaulatan RI .
Aamiin Ya robbal Alamin

CIVIS PACEM PARRABELUM
( Jika ingin damai, bersiaplah untuk berperang)

Bumi marinir Cilandak 04.01.2020

Penulis : dr. Hisnindarsyah (Dokter Military Army /Navy)
#JALESVEVAJAYAMAHE
#SAVENKRI

loading...