PB, JAKARTA – Sebuah berita yang dimuat oleh salah satu media nasional, yang menyebutkan jika Presiden Joko Widodo telah mengeluarkran ultimatum kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan agar segera menyelesaikan pekerjaan proyek sodetan Ciliwung-BKT.

Berita yang dimuat dengan judul “Jokowi ultimatum Anies merampungkan sudetan Ciliwung-KBT sebelum akhir 2020.” oleh @republikaonline (centang biru) dan diakui sebagai akun resmi milik media Republika ini, menjadi sasaran netizen. dikarenakan netizen merasa judul yang dibuat sudah berlebihan dengan menggunakan kata “Ultimatum” yang artinya sama dengan “mengancam”.

Dari berita yang dimuat, maksud Ultimatum dari Jokowi ke Anies Baswedan terkait dengan persoalan pembabsan lahan sepanjang 600 meter yang masih belum dibebaskan. Dan pembebasan lahan tersebut dibebankan kepada pemprov DKI Jakarta.

“Sebenarnya proyek ini sudah dimulai sejak era Gubernur Ahok, anehnya pembebasan lahan tersebut belum diselesaikan, tapi kenapa pihak pemerintah pusat sebagai pemilik proyek sudah mengerjakan,” pungkas wendi salah satu kontraktor yang berdomisili di Jakarta. Selain itu netizen juga ikut bereaksi tentang “ultimatum” Jokowi kepada Anies.

Tapi Pak @Jokowi sodetan Ciliwung-BKT kan proyek pusat? Yang pembebasan & bayar lahan: BBWSCC @KemenPU Yang bangun pun tugas BBWSCC @KemenPU  DKI kan sudah bikin penetapan lokasi.” ujar akun bernama @elisa_jkt yang dikenal sebagai seorang profesional juga pengamat di bidang perkotaan dan urbanisasi, bahkan Elisa juga pernah dipercayakan oleh PBB untuk menangani persoalan perkotaan di India.

Terkait Sodetan, sekali lagi, warga itu berhak banget utk mendapatkan ganti untung. Jadi jangan heran kalau warga menggugat karena tidak hepi dgn proses dan appraisal di 2015. Sudah, yg penting skrg DKI & BBWSCC sudah batalkan kasasi, DKI sdh penlok. Dan smg warga jg puas.” tulis Elisa lanjut.

Dari hasil penelusuran media ini, ternyata untuk anggaran pembebasan lahan sampai sekarang masih banyak yang belum diselesaikan, dari keterangan yang diberikan oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Yusmada Faizal beberapa waktu lalu, alasan belum dilunasinya pembebasan 118 lahan, karena dana bagi hasil dari setoran pajak daerah ke pusat, oleh pemerintah pusat sebesar Rp. 6,39 trilyun belum dibayarkan alias utang. Akibatnya tahun 2019 pemprov DKI mengalami defisit.

Dan ditengarai sampai saat ini dana bagi hasil untuk Pemprov DKI Jakarta tahun 2019 belum juga dilunasi oleh Pemerintah pusat.

loading...