PB, JAWA TIMUR – Rupanya konflik warga dengan perusahaan tambang PT. Bumi Suksesindo (BSI), yang mulai beroperasi di sejak tahun  2013 lalu kini kembali mulai kembali memanas, dengan direncanakannya dari pihak perusahaan yang akan melakukan penelitian di Gunung Sahakan.

Warga sudah mulai melakukan berbagai upaya hingga dilakukannya demo sejak dimulainya penambangan di Gunung Tumpang Pitu, yang dianggap oleh warga sebagai sebuah “benteng” alami dari ancaman Tsunami, yang kini kondisinya sudah rusak parah.

Tahukah kamu, gunung Tumpang Pitu yang dulunya asri, menjadi benteng alami dari ancaman tsunami, kini kondisinya sudah rusak parah?” tulis akun bernama @jatamnas yang sampai saat ini dengan berani menyuarakan penghancuran alam akibat pengrusakan yang dilakukan oleh perusahaan tambang di Indonesia. Dan yang paling menarik jika PT. BSI, ternyata sahamnya dimiliki oleh para pengusaha yang berada di lingkaran istana, bahkan ada yang menajdi pejabat.

Beberapa pemilik saham dan komisaris tambang tersebut, tak lain adalah elit rejim Jokowi saat ini. Mulai dari Sakti Wahyu Trenggono (Wamenhan), Mahendra Siregar (Wamenlu), Garibaldi Tohir (saudara Erick Thohir – Menteri BUMN).” tulis @jatamnas.

Kini @jatamnas kembali memposting bagaimana usaha rakyat yang memprotes soal keberadaan perusahaan yang akan meluaskan lokasi pekerjaan mereka, dengan rencana akan melakukan penelitian sumber tambang emas di gunung Salakan, Desa Sumberagung, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

DARURAT! Situasi hari ini di Desa Sumberagung, Banyuwangi, Jawa Timur. Aparat keamanan (Polisi dan TNI) masih di lokasi, mengkawal perusahaan tambang. Sementara warga tetap bertahan, menuntut penghentian PT BSI dan menolak rencana penelitian pihak perusahaan di Gunung Salakan.”posting @jatamnas

Namun rakyat yang mencoba untuk menghadang pihak perusahaan untuk melakukan kegiatannya, dihadang oleh pihak kepolisian dari kesatuan Brimob Polda Jawa Timur, dan juga dilapisi oleh anggota TNI. Bahkan infonya salah seorang wanita mendapatkan pelecehan dari seorang pekerja tambang.

DARURAT! Pada 6/01/2020, Brimob Polda Jatim mengawal kegiatan pertambangan PT BSI (anak perusahaan PT Merdeka Copper Gold Tbk) di Sumberagung, Banyuwangi. Warga pun menolak, lalu mendirikan tenda. Hari ini seorang perempuan mendapatkan pelecehan dr salah seorang pekerja tambang.” tulis @jatamnas yang meminta pihak Walhi Jawa Timur dan For Banyuwangi sebuah akun yang dibuat khusus untuk menghentikan kegiatan tambang di Banyuwangi, khususnya di Gunung Tumpang Pitu.

Di Banyuwangi, Jawa Timur, aparat TNI dan Brimob, membuat tenda/posko di wilayah warga utk mengkawal kegiatan dari pihak perusahaan tambang. Warga, yang tahu ruang hidupnya terancam, dan sedari awal telah menolak, pun mendirikan “tenda perjuangan. @WalhiJatim @forbanyuwangi.”  tulis @jatamnas memohon agar kedua lembaga tersebut segera membantu warga.
Bahkan bukan hanya berhadapan, ternyata warga juga menemukan 22 buah selongsong peluru tajam, sekitar pukul 06.15 wib yang berada tidak jauh dari lokasi tenda perlawanan yang dibangun oleh warga sebagai bentuk perlawanan.
Warga juga menemukan 22 selongsong peluru, sekitar Pkl. 06:15 Wib di lokasi tidak jauh dari tenda perlawanan warga. Apakah warga takut? TIDAK! @KomnasHAM harus segera turun tangan. Peluru² ini utk apa?” sebut @jatamnas agar Komnas HAM segera turun tangan. Karena selain sudah memicu krisis ekologi, juga ada 13 orang warga yang menjadi korban kriminalisasi sejak melakukan protes. “Sebagai informasi, perusahaan tambang di Sumberagung ini, selain telah memicu krisis ekologis, juga telah menyebabkan sedikitnya 13 orang menjadi korban kriminalisasi.”
Dari penelusuran media ini, ternyata ijin kepada PT. BSI (anak perusahaan PT. Merdeka Coopper Ltd) untuk melakukan penambangan di Banyuwangi sudah dilakukan sejak Presiden SBY, dan dilakukan oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan saat itu.
Dan ditengarai jika saat itu Zulkifli Hasan mengubah status Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu, menjadi Hutan Produksi melalui surat, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 826/Menhut-II/2013. tanggal 19 November 2013.
Berikut video yang dimuat ketika warga yang mencoba bertahan dengan membangun tenda juga dihadang oleh pihak kepolisian dan TNI dengan membangun tenda juga.
loading...