PB,  OPINI – Setelah 16 tahun perjuangan Provinsi Kepulauan, sejak almarhum Alex Litaay menyuarakannya pertama kali di DPR, lambat-laun mulai terlihat titik terangnya. Kolaborasi Gubernur Maluku bersama delapan anggota DPR dan DPD asal Maluku, serta presure group dari 45 anggota DPRD Provinsi Maluku, membuat aspirasi Maluku semakin terkonsolidasi dgn baik di DPR maupun Kementerian/Lembaga terkait.
Setelah berhasil memasukkan RUU Daerah Kepulauan menjadi Prolegnas (Program Legislasi Nasional) Prioritas tahun 2020 dalam Paripurna VIII Masa Sidang II DPR-RI dua hari lalu, kali ini Gubernur Maluku Bpk. Murad Ismail bersama 45 anggota DPRD Maluku didampingi anggota DPR asal Maluku Bpk. Hendrik Lewerissa, menemui langsung Menteri Hukum dan HAM RI, Bpk. Yasonna Laoly, di ruang rapat menteri, Jumat (24/1).
Dalam pertemuan itu, Gubernur mengungkapkan, kehadiran UU Daerah Kepulauan bagi Provinsi Maluku, sangat penting dan strategis. Sebab Maluku memiliki permasalahan pembangunan, kemasyarakatan, dan sosial yang begitu kompleks, diantaranya adalah; memiliki laut yang luas, tetapi belum maksimal dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Maluku.

Akibatnya, Maluku masih terjebak dalam kemiskinan struktural sehingga menjadi provinsi termiskin nomor 4 di Indonesia. Pengangguran di Maluku juga berada di bawah rata2 nasional. Pelayanan dasar, baik kesehatan maupun pendidikan, masih dibawah standar. Pelayanan publik, belum dilaksanakan secara baik, karena terbatasnya dukungan dari berbagai sektor. Akibat lainnya adalah, bencana alam sering terjadi dan berdampak luas bagi masyarakat, serta berbagai persoalan lainnya.

“Kesulitan kami dalam mengatasi semua permasalahan di atas, salah satu masalah pokoknya adalah terbatasnya APBD Provinsi Maluku. Formula perhitungan DAU (dana alokasi umum) yang hanya memperhitungkan luas daratan dan jumlah penduduk, tanpa menghitung luas laut, membuat Pemerintah Provinsi Maluku kesulitan merencanakan dan melaksanakan pembangunan,” ungkap Gubernur.

Dirinya percaya, UU Daerah Kepulauan akan memberikan dampak besar dan membawa harapan bagi masyarakat Maluku, sebab akan meningkatkan DAU dan DAK (dana alokasi khusus), serta dana perbantuan lain yang nantinya bermuara pada pengentasan kemiskinan, peningkatan perekonomian daerah, dan tercapainya kesejahteraan rakyat.

Merespon hal itu, Menkumham RI, mengakui dilema daerah2 kepulauan adalah masalah disparitas. Aksesibilitas yang sulit dan mahal, berdampak pada lambannya pembangunan. Untuk itu, perlu ada perhitungan DAU dan perhitungan khusus lainnya, bagi daerah2 berkarakter kepulauan. Kondisi itu tidak bisa disamakan dgn daerah bercirikan kontinental.

Untuk itu dia mendukung hadirnya UU Daerah Kepulauan sebagai solusi bagi daerah2 kepulauan, mengejar ketertinggalan. Saran Menteri, perjuangan ini harus terus terkonsolidasi dan membangun koordinasi dengan berbagai pihak kepentingan sehingga menjadi pembahasan dan isu bersama.

“Kalau saya siap, tapi kan tidak hanya Menkumham. Menkeu (Menteri Keuangan) pasti cara berpikirnya beda lagi, karena adanya konsekuensi anggaran. Saya harap Pak Gubernur bersama tokoh2 Maluku juga bertemu dgn Mendagri dan Menkeu, dan kalau bisa naskah akademiknya segera masuk ke Pak Presiden. Ini strategi yg harus dilakukan bersama,” kata Menteri.

Pada kesempatan itu, anggota DPR RI asal Maluku Bpk. Hendrik Lewerissa yang juga anggota Badan Legislasi (Banleg) DPR menyampaikan kepada Menteri bahwa draft RUU dan draft naskah akademik UU Daerah Kepulauan sudah siap, dan tinggal menunggu goodwill (keinginan baik) Pemerintah Pusat untuk menyetujuinya bersama DPR.

“Saya kira, kita tidak perlu lagi membahas subtansinya. Sebagai anggota Banleg DPR, perlu saya sampaikan ke Pak Menteri kalau naskah alademiknya sudah siap, draft RUU juga sudah siap. DPR sudah siap masuk pada tahap selanjutnya, sesuai mekanisme yang berlaku. Beberapa kementerian yang disarankan Pak Menteri juga sudah kita agendakan. Semoga ini menjadi Legacy (warisan) yang bisa Pak Menteri tinggalkan bagi rakyat kepulauan,” katanya.

Gubernur menimpali, atas nama rakyat Maluku, dirinya berharap Menkumham RI dapat membantu Maluku melalui perjuangan ini. Berbagai potensi dan sumberdaya alam milik Maluku telah disumbangkan bagi negara ini. Potensi laut yg luar biasa, cadangan gas abadi, minyak bumi, emas di tiga pulau, dan hasil alam lainnya. Hanya saja, sejak lama Maluku ditinggalkan.

“Kita tidak minta apa2. Kita hanya minta status sebagai Provinsi Kepulauan!” tegasnya.

Refleksi dari perjuangan panjang ini, dimulai sejak 16 tahun lalu. Almarhum Alex Litaay, saat itu menjadi wakil rakyat Maluku di DPR RI, mengusulkan agar perlu ada perlakuan khusus bagi provinsi2 bercirikan kepulauan. Gaung dari suara itu baru bergema kembali saat dideklarasikannya tujuh Provinsi Kepulauan di Kota Ambon, 10 Agustus 2015.

Ketujuh provinsi itu yakni Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Bangka-Belitung, Riau, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Belakangan masuk juga Sulawesi Tenggara sebagai bagian dari Provinsi Kepulauan.

Pada periode lalu, perjuangan utk menggolkan RUU Provinsi Kepulauan, bahkan sudah sampai pada tahap pembentukkan Pansus (Panitia Khusus) di DPR. Hanya saja, masih adanya perbedaan pendapat antara para pihak, termasuk eksekutif di tingkat pemerintah pusat, membuat pembahasannya akhirnya berjalan di tempat.

Dengan adanya perubahan nomenklatur RUU Provinsi Kepulauan menjadi RUU Daerah Kepulauan, serta terkonsolidasinya kekuatan Maluku dalam mendorong lahirnya UU Daerah Kepulauan di tingkat Kementerian dan Lembaga, semoga apa yang diperjuangkan ini berujung pada ketuk palu DPR yang mensahkan RUU Daerah Kepulauan, menjadi UU. Semoga!

penulis: Azis Tunny

loading...