PB JAKARTA – Virus Covid -19 terus mewabah ke berbagai penjuru dunia. Akibatnya berbagai cara dilakukan oleh para pemimpin dunia untuk meredam keganasan virus asal Wuhan China ini.

Tak hanya kesigapan dalam mengantisipasi penyebaran virus namun juga kesiapan dalam mengantisipasi dampak lain yang ditimbulkan.

Sebut saja kekuatan keuangan suatu negara seperti Indonesia, dalam membiayai rumah sakit untuk merawat pasien terpapar virus corona. Banyak hal yang perlu mendapat perhatian serius, kebutuhan APD oleh dokter dan tim medis, ventilizer, kebutuhan obat, vitamin, infus dan lainnya, ini tentu saja membutuhkan biaya yang tak sedikit.

Salah satu sumber pendanaan anggaran dalam penanganan virus Covid-19 berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL). Keputusan ini sejalan dengan saran yang pernah disampaikan Rizal Ramli (Senin, 30/3) lalu. SAL adalah akumulasi dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan usai ditutup, ditambah atau dikurangi dengan koreksi terhadap pembukuan yang ada.

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan, pemerintah menambah alokasi belanja dan pembiayaan APBN 2020 sebesar Rp 405,1 triliun. Dana ini akan digunakan untuk menanggulangi dampak penyebaran virus corona.

Dalam keterangannya (Rabu, 1/4), Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pihaknya memiliki banyak alternatif sumber pembiayaan, termasuk sisa anggaran lebih yang jumlahnya Rp 160 triliun. Kata Sri Mulyani sumber alternatif lain adalah dana abadi yang selama ini dikumpulkan dan selama ini sudah diakumulasi.

Dia tidak merinci jumlah atau besar pos anggaran ini. Sumber alternatif lain adalah dana yang disimpan di badan layanan umum (BLU) dan dana yang sebelumnya dicadangkan untuk penyertaan modal negara (PMN) yang tahun ini tidak memiliki prioritas tinggi sehingga bisa digunakan.

“Ada penghematan belanja sekitar Rp190 triliun dalam APBN 2020 yang berasal dari setiap Kementerian/Lembaga sebesar Rp 95,7 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp 94,2 triliun. Belum lagi realokasi anggaran sebesar Rp 54,6 triliun,” kata Sri.

Selain itu, pemerintah juga memiliki opsi untuk menerbitkan surat utang bertajuk pandemic bond yang akan diserap Bank Indonesia (BI) di pasar perdana.

Sebelumnya, ekonom tanah air yang juga Ketua Dewan Pembina Asprindo, Rizal Ramli (RR) telah memberikan isyarat bahwa pemerintah memiliki banyak sumber pembiayaan yang dapat digunakan untuk menangani Covid-19. Dalam perhitungan RR, pemerintah dapat merealokasi anggaran sebesar Rp 430 triliun dari pos infrastruktur dan pembangunan ibukota baru. “Selain itu juga ada dana SAL dan SILPA senilai Rp 270 triliun untuk membantu pekerja harian dan rakyat miskin,” tegas RR.

“Hentikan dulu semua proyek infrastrukur termasuk proyek mercusuar ibukota baru. Mas Jokowi jangan gengsi, nyawa manusia lebih penting dari proyek. Gunakan uangnya untuk pekerja harian dan rakyat,” ungkapnya. (Beby)

loading...