PB JAKARTA – Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemik Covid-19 menjadi sorotan banyak kalangan, terutama para politisi dan juga aktivis.

Berbagai tudingan atas pembuatan Perppu Corona itu muncul, mulai dari dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil hingga ada pasal-pasal yang membuat pejabat kebal hukum dan berpotensi menyalahgunakan wewenang.

Kalangan DPR juga menolak kehadiran perppu tersebut. Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil bahkan merasa yakin bahwa semua fraksi di parlemen akan menolak terbitnya perppu oligarki tersebut, termasuk mereka yang berada di barisan koalisi pemerintah.

Hanya saja, sambungnya, fraksi-fraksi koalisi pemerintah tidak berani bersuara lantang.

“Sebenarnya semua fraksi marah dengan adanya perppu itu, cuma mereka kan dekat dengan pemerintahan enggak berani. Hampir semua menolak perppu ini,” ucap Nasir, Minggu (19/4).

Politisi PKS itu menilai sikap sejumlah kader partai koalisi yang resah dengan perppu tersebut menjadi tanda bahwa mereka tidak dilibatkan dalam pembuatan perppu.

Namun demikian, mereka tidak bisa bersuara lebih keran lantaran ada di baris pendukung pemerintah.

“Kalau bisa nyerang, mereka mungkin akan nyerang, tapi ini mereka enggak bisa nyerang. Karena ya itu tadi enggak dilibatkan,” pungkasnya.(***)

Sumber sta/rmol/pojoksatu)

loading...