PB JAKARTA –  Pergantian mengejutkan terjadi di tubuh PT Pelindo I. Refly Harun yang menjabat Komisaris Utama resmi dipecat Erik Tohir

Refly digantikan oleh Achmad Jamaluddin. Selain Refly ada 2 komisaris lain yang ikutan digeser. Yaitu: Heryadi, Bambang Setyo Wahyudi, dan Lukita Dinarsyah Tuwo.

Perihal pencopotan Refly oleh Erik Tohir tidak diketahui dengan jelas. Arya Sinulingga, staf khusus Menteri BUMN hanya mengatakan untuk refreshing. Jadi mudah-mudahan dengan refreshing ini mudah-mudahan membuat Pelindo I juga akan semakin bergairah kinerjanya,” katanya.

Banyak teka-teki yang mengelayut pergantiannya. Dilihat dari jabatannya, Refly sebenarnya bukan muka baru di BUMN yang kemudian dipecat. Sebelum di Pelindo I, Refly pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Dia diangkat pada 18 Maret 2015, kemudian dicopot dari jabatan itu pada 5 September 2018.

Dua hari berselang, Menteri BUMN saat itu, Rini Soemarno mengangkatnya sebagai Komisaris Utama Pelindo I.

Refly diketahui pernah menjabat salah satu staf di Mahkamah Konstitusi, ketika masih diketuai Mahfud MD.

Refly dikenal sebagai pakar hukum tata negara yang kritis terhadap pemerintah. Meski kritis, ia masih “dipakai” untuk duduk di salah satu usaha BUMN. Ketika di Jasa Marga, kebiasaan mengkritisi rezim tetap dilakukan.

“Hahaha… saya sudah mengkritik pemerintah sejak 2017. Tinggal waktunya saja memang pasti dicopot,” katanya sesaat lalu

“Saya kan ingin membuktikan, bahwa dapat jabatan tetap kritis. Dan ketika kritis bukan karena pingin mengharapkan jabatan. Hahaha…,” ujar Refly.

Ia mengaku tak menyesal dicopot dari Pelindo. Sebab, jabatannya yang dipegangnya bukan karena kedekatannya dengan Menteri BUMN. “Seumur hidup pun saya belum pernah ketemu dengan pak Erik,” tuturnya.

Lalu kenapa sekarang ia disingkirkan? Belum diketahui pasti penyebab. Namun pada 18 April 2020, Refly mengomentari soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020. Ia menilai “Ada ketentuan-ketentuan yang potensial dalam Perppu tersebut bertentangan dengan konstitusi, utamanya prinsip negara hukum.

Ia lalu mengurai, ada beberapa pasal terutama soal klausul “kebal hukum” yang mengarah pada impunitas dalam Perppu tersebut. Diantaranya, Pasal 27 ayat 2 dan 3 yang menegaskan bahwa anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Dalam hal ini Menteri Keuangan dan pegawainya, sekretariat KSSK dan anggotanya, termasuk Bank Indonesia (BI), OJK, dan LPS yang tidak bisa dijerat hukum dalam melaksanakan Perppu.

“Nah pasal 27 itu kan bertentangan dengan prinsip negara hukum, masak di situ ada impunity?” ujarnya

Trm ksh Rini Soemarno yg sdh mengangkat saya, trm ksh Erick Thohir yg sdh membehentikan, dan trm ksh Presiden Jokowi yg sdh mengkangkat dan memberhentikan. Izin berada di garis luar utk terus jadi peniup pluit. Pemerintah bener kita dukung, nggk bener kita kritik. Salam.🙏🙏🙏,” tulis Refly melalui akun Twitter miliknya, Selasa (21/4/2020). (Beb)

loading...