PB JAKARTA – Pengangkatan Stafsus presiden kembali pertanyakan berbagai pihak. Terbaru, lembaga pemantau korupsi, Indonesia Corruption Watch ( ICW) meminta Kementerian Sekretariat Negara membuka informasi terkait keputusan presiden mengenai pengangkatan staf khusus presiden.

Lembaga pemantau korupsi yang bermarkas di Kalibata Jaksel ini tegas meminta pemerintah memberikan informasi ke masyarakat terkait keberadaan para Stafsus tersebut. Jokowi diketahui, menunjuk tujuh orang menjadi staf khususnya.

“Publik tidak pernah mengetahui secara jelas dan pasti tugas yang diemban oleh para stafsus dan dasar hukum pengangkatannya,” tegas aktivis ICW, Wana dalam siaran persnya, Selasa (21/4/2020).

“ICW meminta Kementerian Sekretariat Negara untuk segera membuka informasi mengenai Keputusan Presiden tentang pengangkatan 13 orang Staf Khusus Presiden. Informasi tersebut harus dapat diakses oleh publik luas,” terangnya.

Wana menegaskan, berdasarkan pantauan ICW pada tanggal 21 April 2020, keputusan presiden mengenai pengangkatan stafsus presiden tidak ditemukan di laman setneg.go.id.

Hal ini dijelaskannya, tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

“UU KIP telah mengatur mengenai informasi yang wajib tersedia setiap saat. Dalam Pasal 11 ayat (1) diatur bahwa keputusan dan kebijakan badan publik wajib disediakan setiap saat,” beber dia.

Sambungnya lagi, keterbukaan informasi mengenai keputusan presiden tersebut sangat diperlukan oleh publik menyusul polemik konflik kepentingan para stafsus.

“Polemik ini semakin diperuncing dengan ketiadaan informasi yang jelas mengenai tugas dan tanggung jawab staf khusus beserta dasar hukum pengangkatannya,” jelas dia.

Dia menambahkan bahwa, permohonan itu telah disampaikan melalui surat yang dikirim ICW ke Kementerian Sekretariat Negara pada Selasa ini. (Beb)

loading...