PB JAKARTA – Prof. Dr. Din Syamsudin, salah satu dari sembilan orang yang didaulat sebagai tokoh oposisi menyerukan untuk dibentuk koalisi. Koalisi ini terdiri dari orang-orang bijak.

Dua tugas koalisi ini, pertama, sebagai gerakan moral. Mengingatkan dan melakukan kritik terhadap setiap kebijakan yang merugikan rakyat dan berpotensi menghancurkan masa depan bangsa. Kedua, untuk melakukan tekanan politik kepada tembok kekuasaan.

Belum diketahui apa rumusan “tekanan politik” yang dimaksudkan dan dirancang oleh Din Syamsudin ini. Apakah dalam bentuk “social movement” yaitu demonstrasi? Din belum mengungkapkan secara transparan.

Tokoh oposisi ini mengaku tidak hanya sebatas kata-kata, tapi berbuat nyata. Mantan ketua MUI ini telah menggalang para tokoh untuk menyatakan keprihatinan atas kasus-kasus Mega Korupsi di negeri ini.

Upaya Din Syamsudin menggalang para tokoh merupakan bentuk nyata dari langkahnya melakukan pressure untuk menjebol tembok kekuasaan. Apakah ini yang disebut dengan koalisi kebangsaan?

Berbagai pihak telah mendesak kepada sembilan tokoh oposisi untuk bersatu dan melakukan langkah-langkah yang lebih strategis dan taktis. Jika sembilan tokoh oposisi bersatu dan membuat pernyataan bersama, maka dampak moralnya akan sangat dahsyat.

Selain sembilan tokoh oposisi ini, ada banyak tokoh-tokoh kaliber yang juga punya satu keprihatinan yang sama. Mereka juga keras bersuara dan selama ini konsisten menyuarakan nurani rakyat.

Ada Natalius Pigai, tokoh Papua yang selama ini kritis menyoroti pelanggaran HAM yang sering terjadi setahun terakhir ini.

Imam Prasojo, sosiolog UI yang merasa miris dengan dampak sosial yang diakibatkan oleh pola komunikasi elit dan cara pengelola negara.

Gatot Nurmantyo, mantan Panglima TNI yang dicopot sebelum masa pensiun. Jenderal bintang empat ini selalu mengingatkan bahaya kebangkitan PKI.

Ada juga Anwar Abbas. Sekjen MUI ini gak bisa tenang menyaksikan arus TKA yang terus memasuki Indonesia, meski gubernur, bupati dan rakyat menolaknya. Apalagi di saat pandemi seperti saat ini.

Gus Aam, cucu K. H. Hasbullah, pendiri NU ini juga aktif menyuarakan hak-hak umat yang selama ini merasa terpasung.

100 tokoh Jawa Timur telah membuat petisi berisi tentang keprihatinan banyak kebijakan yang dibuat pemerintah. Mereka adalah para guru besar, akademisi dan aktivis. Para tokoh Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten?

Masih banyak tokoh-tokoh lain yang sementara ini bersuara sendiri-sendiri. Jika mereka bersatu dan menyatakan keprihatinan bersama, maka dampaknya akan jauh lebih efektif. Istana tak hanya mendengar, tapi akan menghitung kekuatan sosial ini.

Jelang lebaran, suasana sepertinya sedikit agak menegang. Terutama setelah Perppu corona diketok jadi UU, iuran BPJS dinaikkan, relaksasi PSBB diterapkan, dan diajukannya RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang mengabaikan TAP MPRS/25/1966 tentang haramnya PKI.

Perlu diketahui, koalisi kebangsaan, jika betul akan dibentuk, mesti dikelola sebagai gerakan moral, bukan gerakan politik. Mungkinkah berubah jadi gerakan politik? Tak ada yang tahu jawabannya. Tapi, hendaknya tidak memberi peluang terhadap penumpang gelap untuk memanfaatkan gerakan moral ini. Awas!

Sebab, gerakan ini rentan dimanfaatkan oleh elit politik, atau parpol untuk melakukan manuver-manuver yang boleh jadi akan kontra-produktif dengan gerakan moral itu sendiri. Dia lagi… Dia lagi… Anda tahu, jika empat parpol besar ambil kesempatan dan sedikit bermanuver, maka sejarah bangsa ini bisa berubah. Waspadalah!

Empat parpol besar itu adalah… Ah, anda pasti sudah tahu.

Gagasan koalisi kebangsaan itu baik, selama dijadikan sebagai gerakan moral. Apalagi jika istana mau menggandeng para tokoh oposisi ini untuk bersinergi dan bersama-bersama mengevaluasi dan mendesign ulang skema masa depan bangsa ini, maka akan jauh lebih bijak dan efektif. Jika tidak? Sejarah memiliki hukumnya sendiri. (Beb)

Jakarta, 16 Mei 2020

Oleh : Tony Rosyid
(Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa)

loading...