PB JAKARTA — Kontroversi dan aksi demonstrasi penolakan pasca munculnya RUU HIP terjadi di berbagai daerah, akibatnya pemerintah memutuskan untuk menunda pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila (RUU HIP).

“Terkait RUU HIP, pemerintah menunda untuk membahasnya dan meminta DPR sebagai pengusul untuk banyak berdialog dan menyerap aspirasi dulu dengan semua elemen masyarakat,” kata Mahfud MD lewat akun Twitter-nya, dikutip Selasa (16/6).

Dia mengatakan, saat ini pemerintah masih fokus terhadap penanganan Covid-19.

“Pemerintah masih lebih fokus dulu untuk menghadapi pandemi Covid-19. Menko Polhukam dan Menkumham diminta menyampaikan ini,” kata dia.

Pro dan kontra timbul setelah pembahasan RUU HIP akan dilakukan di DPR. Mahfud beberapa waktu lalu menyampaikan, pemerintah sudah menyiapkan sejumlah pandangan terhadap RUU HIP. Pemerintah berencana untuk mengusulkan pencantuman TAP MPRS No XXV/MPRS/1966 ke dalam konsiderans RUU HIP jika tahapan legislasi sudah sampai pada pembahasan dengan pemerintah.

Mahfud menjelaskan, RUU HIP disusun oleh DPR dan masuk dalam prolegnas tahun 2020. Untuk tahapan saat ini, pemerintah belum terlibat pembicaraan dan baru menerima RUU-nya. Jokowi pun belum mengirim surat presiden (supres) untuk membahasnya dalam proses legislasi.

Mahfud menyatakan, jika tahapan sudah mencapai pembahasan dengan pemerintah, pemerintah akan mengusulkan pencantuman TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 di dalam konsiderans RUU HIP. Ia mengatakan, pelarangan komunisme di Indonesia bersifat final karena berdasarkan TAP MPR No I Tahun 2003 tidak ada ruang hukum untuk mengubah atau mencabut TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966.

“Pemerintah akan menolak jika ada usulan memeras Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila. Bagi pemerintah, Pancasila adalah lima sila yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945 dalam satu kesatuan paham,” kata dia lagi.

Sementara itu Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, RUU HIP masih menunggu surat Jokowi. Karena itulah, keputusan disahkan atau tidak dinilainya masih jauh.

“Kalau dibilang apakah kemudian mau disahkah itu masih jauhlah. Kita masih belum pada tahap untuk mengesahkan atau tidak mengesahkan,” ujar Dasco di Jakarta, Selasa (16/6).

Pembahasan juga belum dilaksanakan karena masih menunggu daftar inventarisasi masalah (DIM) dari setiap fraksi. Namun, ia memastikan, pembahasannya nanti akan melibatkan banyak pihak.

Lanjut dia, DPR saat ini hanya menjalankan mekanisme legislasi untuk RUU HIP. Pandangan dari berbagai pihak, terkait masalah yang berada di dalam RUU tersebut, juga akan menjadi masukan pihaknya.

“Sehingga nanti keputusan apakah itu nanti dilanjutkan atau tidak itu tergantung dari hasil, termasuk nanti masukan dari masyarakat,” ujar Dasco.

Sebagai informasi, RUU HIP disebut sebagai pedoman bagi penyelenggara negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hal itu dinilai perlu untuk menerapkan kebijakan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pertahanan, dan keamanan.

Di dalam Pasal 2 draf RUU HIP dijelaskan, haluan ideologi Pancasila terdiri atas pokok-pokok pikiran haluan ideologi Pancasila; tujuan, sendi pokok, dan ciri pokok Pancasila; masyarakat Pancasila; demokrasi politik Pancasila; dan demokrasi ekonomi Pancasila.

Pasal 4 poin (a) menjelaskan bahwa RUU HIP bertujuan sebagai pedoman bagi penyelenggara negara dalam menyusun kebijakan, perencanaan, perumusan, harmonisasi, sinkronisasi, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap program pembangunan nasional di berbagai bidang, baik di pusat maupun daerah, yang berlandaskan pada nilai-nilai dasar Pancasila.

loading...