PB JAKARTA – Djoko Tjandra, buronan kasus hak tagih atau cessie Bank Bali sejak 2009 yang merugikan negara hingga Rp 940 miliar, menampar kewibawaan lembaga negara Indonesia dan mencoreng penegakan hukum. Akibat manuvernya internal Polri kini jadi perbincangan publik. Bahkan beberapa Jenderal dicopot dari jabatannya.

Kadivhumas Polri Irjen Argo Yuwono membenarkan adanya sanksi tegas terhadap beberapa jenderal yang lalai dalam menjalankan tugasnya.

Menurut Irjen Argo, para jenderal tersebut dinyatakan telah melanggar kode etik dalam penanganan kasus Djoko Tjandra. “Pelanggaran kode etik maka di mutasi. Kelalaian dalam pengawasan staf,” ujar Irjen Argo saat dikonfirmasi, Jumat (17/7/2020).

Sanksi terhadap para jenderal tersebut bukan hanya isapan jempol belaka. Pasalnya, sudah tiga jenderal yang kini telah dicopot dari dari jabatannya bahkan dijerat dengan sanksi pidana.

Sebut saja Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo. Prasetijo disebut telah menyalahgunakan jabatannya dengan mengeluarkan surat jalan untuk Djoko Tjandra. Akibat perbuatannya itu, Prasetijo dicopot dan diberi sanksi pidana

Menyusul dua jenderal lainnya. Dua jenderal tersebut yakni Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Nugroho Slamet Wibowo. Berdasar Surat Telegram Nomor ST/2076/VII/KEP./2020 tertanggal 17 Juli 2020, Irjen Napoleon Bonaparte dicopot dari jabatannya kadivhubinter dan dimutasi ke Analis Kebijakan Itwasum Polri.

  • Posisi Irjen Napoleon digantikan Brigjen Johanis Asadoma yang sebelumnya Wakapolda Nusa Tenggara Timur (NTT). Sementara Brigjen Nugroho Slamet Wibowo dimutasi dari Sekretaris NCB Interpol Indonesia ke Analis Kebijakan Utama Bidang Jianbang Lemdiklat Polri. Nugroho Slamet sebelumnya diduga ikut menandatangani surat penghapusan red notice Djoko Tjandra.
loading...