PB Banten : Sebagaimana diketahui, Bank Banten tengah mengalami kesulitan likuiditas. Imbasnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengambil kebijakan memindahkan rekening kasnya ke Bank Jawa Barat dan Banten (BJB). Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 580/Kep 144-Huk/2020 tentang Penunjukkan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Kantor Cabang Khusus Banten sebagai Tempat Penyimpanan Uang Milik Pemprov Banten.

Dalam Keputusan Gubernur Banten, Wahidin Halim, tertanggal 21 April 2020 tersebut, dijelaskan bahwa kondisi Bank Banten tidak likuid dan mengalami stop kliring. Aksi ini pun diikuti oleh masyarakat Banten yang ramai-ramai menarik dananya di Bank Banten.

Berbagai upaya penyelamatan dan penyehatan kembali bank dengan kode saham BEKS ini. Salah satunya dukungan datang dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten. DPRD Banten terus mendorong  upaya dari berbagai pihak, terutama Pemerintah Provinsi Banten, dalam upaya penyehatan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk., yang sedang mengalami kesulitan likuiditas.

Anggota DPRD Banten dari Fraksi PPP Neng Siti Julaiha, S.Pd.I, M.Pd., mendukung upaya penyehatan Bank Banten melalui penyertaan modal dari Pemprov Banten. Namun, menurutnya, ada beberapa catatan dari berbagai pihak, seperti dari Kapolda Banten yang meminta agar langkah penyehatan Bank Banten lebih transparan.

“Sesungguhnya kami mendukung upaya penyehatan Bank Banten. Namun, seperti kita ketahui, di sini banyak catatan-catatan, diantaranya dari Kapolda agar ini berjalan transparan,” ujarnya, Jumat (17/7/2020).

Dia menyampaikan pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Banten dalam Rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Banten yang dihadiri oleh Bank Banten, Pemprov Banten, Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Kejaksaan, Polda Banten, dan Kementerian Hukum dan HAM, pada Selasa (14/7/2020).

Selanjutnya, Neng Siti meminta penjelasan secara detail maksud dari “konversi” yang diusulkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam proses penyertaan modal Pemprov Banten ke Bank Banten tersebut. “Bahasa konversi ini muncul pertama kali dari OJK, tetapi hari ini OJK tidak hadir. Kalau ada OJK, kita bisa minta penjelasan apa maksud dari kata “konversi” ini,” tegas dia.

Lanjut dia, jangan sampai maksud dari kata “konversi” untuk menyelesaikan masalah dengan masalah.“Ini harus menjadi catatan penting. Saya berharap agar penyertaan modal Pemprov Banten dapat menambah atau memenuhi likuditas BEKS,” ujar Neng Siti.

Namun, menurutnya, apakah nanti setelah disertakan modal dari Pemprov Banten sekitar Rp1,551 triliun, Bank Banten bisa dipastikan dapat kembali menjalankan bisnisnya dengan normal sehingga tidak terkendala lagi soal likuiditas. “Kemudian apakah diperlukan dalam pasal per pasal dan ayat-ayatnya (dalam rancangan peraturan daerah) dituangkan, supaya bisa memenuhi likuditas itu sepert iapa?” ucapnya.

Penyertaan modal yang akan dikonversikan ke dalam saham Bank Banten sesuai dengan draf dari Gubernur Banten sebesar Rp1,551triliun. Bank Banten aka nmelakukan atau penerbitan saham baru (right issue) dalam waktu dekat dengan rencana penyertaan modal dengan konversi rekening kas umum daerah (RKUD) untuk menjadi modal.

Selain dari pemegang saham yang sekarang, Bank Banten mengupayakan untuk mencari standby buyer salah satunya dari korporasi di Malaysia. Saat ini, Pemprov Banten dan DPRD Banten sedang membahas regulasi berupa peraturan daerah tentang penyertaan modal Bank Banten.

Berdasarkan komposisi kepemilikan saham BEKS per 31 Maret 2020, PT Banten Global Development (Pemprov Banten) menjadi pemegang saham mayoritas sebesar 51% atau 32,69 miliar lembar dan saham publik sekitar 49%a tau sekitar 31,41 miliar lembar.

Neng Siti menjelaskan, OJK menjelaskan dalam rapat pansus finalisasi antara anggota pansus, Bank Banten, dan OJK, Bank Banten berada dalam masa pengawasan khusus yang berakhir pada 21 Juli 2020. “Setelah ini Bank Banten  harus menyampaikan kembali revisi proposal sesuai dengan perda yang sedang kami kejar penyelesaiannya dalm upaya penyehatan Bank Banten,” ucapnya.

Neng Siti menambahkan, jika RKUD Pemprov Banten tidak pindah kembali ke Bank Banten,  omong kosong pemprov akan menyelamatkan Bank Banten. “Jika status pengawasn khusus Bank Banten di cabut OJK pada 21 Juli dan kembali ke kondisi normal, sebagai anggota fraksi PPP DPRD Banten saya sangat menyesal jika RKUD belum kembali ke Bank Banten,” kata dia.

Kenapa hal ini penting, lanjut dia, sebab RKUD merupakan “ruh” dari Bank Banten. Bank Banten merupakan milik Pemprov Banten dan menjadi kebangggan masyakarat Banten. “Disamping itu, Pemprov Banten merupakan pemilik mayoritas saham Bank Banten, Jika RKUD Pemprov Banten tidak kembali ke Bank Banten maka akan ambyar semuanya. Upaya yang Komisi III DPRD Banten dan Pansus untuk menyelamatakan Bank Banten akan sia-sia,” jelas Neng Siti.

Dia menambahkan, sangat ironis jika persoalan pemindahan RKUD Pemprov Banten dari Bank BJB ke Bank Banten tidak terjadi. “Intinya setelah OJK mencabut status dalam pengawasan, Bank Banten harus disehatkan dengan pindahnya RKUD tersebut. Jika kembali menjadi bank normal, kembalinya RKUD akan memenuhi persyaratan Bank Banten menjadi sehat kembali.

Menurut Neng Siti, jika RKUD Pemprov Banten masih berada di BJB maka Bank Banten akan terseok-seoak dalam upaya penyehatannya. “Jika LPS mengambilalih Bank Banten maka dana pendirian Bank Banten sebesar Rp950 miliar akan hilang percuma. Selain itu, dana penyehatan likuiditas Bank Banten sekitar Rp1,5 triliun akan hilang sebab LPS tidak akan menjamin. Sangat konyol jika RKUD Pemprov Banten tidak kembali ke Bank Banten,” tandas Neng Siti. (TS)

loading...