PB JAKARTA – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan, Menko Polhukam Mahfud MD tidak perlu repot repot untuk membentuk Tim Pemburu Koruptor (TPK).

“Mahfud cukup mengawasi secara agresif lembaga penegak hukum dan instansi di bawah koordinasinya agar serius memberantas korupsi, terutama menangkap Djoko Tjandra dan menciduk semua pejabat negara yang memberi “karpet merah” pada buronan kakap tersebut,” ujar Neta dalam pres releasenya, Selasa (21/7/2020).

Pihaknya menilai, pembentukan Tim Pemburu Koruptor dari rezim ke rezim tidak ada gunanya sehingga koruptor tetap nyaman dan happy kabur ke luar negeri.

“Saat ini misalnya, ada 39 koruptor buronan di luar negeri karena Tim Pemburu Koruptor yang dibentuk rezim masa lalu kerjanya slow-slow saja,” ujarnya lagi.

Sebab itu lanjut Neta, lebih baik Mahfud sebagai Menko Polhukam yang membawahi Polri, Kejaksaan dan Menkumham mendorong percepatan penangkapan Djoko Tjandra dan mengawasi secara agresif kinerja lembaga di bawah koordinasinya.

“Ini lebih bermanfaat ketimbang Mahfud berhalusinasi dengan pembentukan Tim Pemburu Koruptor, yang bisa tumpang tindih dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK,” terangnya.

Neta bahkan menyarankan Mahfud segera mendalami pengakuan Mabes Polri yang mengatakan bahwa Brigjen Prasetyo mendampingi Djoko Tjandra dalam perjalanan ke Kalimantan Barat.

Kata dia, bagi pihaknya pengakuan Mabes Polri ini tidak mengejutkan karena jauh hari sebelumnya, IPW telah mendapatkan foto Brigjen Prasetyo mendampingi buronan kakap Djoko Tjandra ke Pontianak dan IPW juga mendapat foto copy dokumen perjalanan mereka.

Lanjutnya, namun yang perlu digali Menko Polhukam dari penjelasan Mabes Polri itu adalah dalam rangka kepentingan apa antara jenderal polisi itu dengan sang buronan kakap ke Kalimantan Barat.

“Benarkah Brigjen Prasetyo mengawal Djoko Tjandra agar tidak diganggu siapapun selama perjalanan ke Kalimantan Barat. Apakah pengawalan sang jenderal ini murni gratis dan tidak ada gratifikasi di baliknya? Mungkinkan pengawalan itu inisiatif pribadi atau ada jenderal yang lebih tinggi yang memerintahkan Brigjen Prasetyo mengawal Doko Tjandra?,” tegas Neta

Karena menurutnya, jika pengawalan itu atas inisiatif Brigjen Prasetyo tentunya saat Djoko Tjandra muncul di Bandara Pontianak akan ditangkap oleh Kapolda Kalbar, mengingat pangkat Kapolda lebih tinggi dari Prasetyo.

“Jika Kapolda Kalbar tidak tahu bahwa Djoko Candra muncul di wilayah tugasnya, ini akan lebih aneh lagi. Sebab akan menjadi pertanyaan, kenapa Kapolda Kalbar tidak tahu, ada apa dengan cara kerja intelijen di Polda Kalimantan Barat sehingga mereka tidak bisa mendeteksi kemunculan seorang buronan kakap di wilayah tugasnya,” jelasnya.

Untuk itu Neta mengingatkan Menko Polhukam agar mendesak Mabes Polri menjelaskan secara transparan tentang aksi pengawalan Brigjen Prasetyo terhadap Djoko Tjandra dan kenapa Kapolda Kalimantan Barat membiarkan serta tidak menangkap buronan kakap yang sudah buron selama 11 tahun tersebut.

“Agar mata rantai kasus Djoko Tjandra ini terungkap terang benderang dan para pejabat Mabes Polri tidak membuat misteri baru dalam kasus Djoko Tjandra, Menko Polhukam perlu agresif mengawasi kinerja Polri. Ini lebih urgent dan strategis ketimbang membentuk Tim Pemburu Koruptor. Wong koruptornya sudah datang ngga ditangkap kok malah dikasih surat jalan, lalu apa manfaat Tim Pemburu Koruptor?,” pungkasnya.

(Red)

loading...