PB MEDAN – Puluhan mantan pekerja PT Sagami Indonesia diduga mengalami diskriminasi hingga diberhentikan tanpa memperoleh hak mereka sebagaimana diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

Mirisnya, para pekerja itu dipekerjakan dibagian operator produksi secara kontrak(PKWT) sejak tahun 2014 sampai 2019 oleh PT Sagami Indonesia.

Padahal perusahaan yang bergerak dibidang produksi elektronik belum pernah berhenti produksi, sejak berdiri tahun 2012 di Tanjungmorawa, Deliserdang – Sumatera Utara.

Hal itu disampaikan Ramces Pandiangan SH MH didampingi Tiopan Tarigan SH selaku penasihat hukum pada Law Office ‘Ramces Pandiangan SH dan Partners ‘ kepada Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemprov Sumut Dimas Tri Aji, diruangannya, Senin(20/7/2020).

Dihadapan wakil rakyat itu, Ramces Pandiangan mengungkapkan sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor 100/MEN/VI/2004 tentang ketentuan pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dimana kriteria dan jenis pekerjaannya telah diatur secara tegas dan mendetail.

“Sebelas mantan pekerja itu telah bekerja secara terus menerus memproduksi barang elektronik selama lima tahun, sejak PT Sagami Indonesia beroperasi di Tanjungmorawa. Jadi, sudah selayaknya sebelas pekerja menjadi pegawai tetap di PT Sagami Indonesia. Tapi mirisnya, mereka diberhentikan tanpa memperoleh hak apapun, “ujar Ramces Pandiangan.

Sebagai penasihat hukum dari sebelas pekerja itu, Ramces, menjelaskan pihak managemen PT Sagami Indonesia mempekerjakan sekitar 1.900 pekerja dengan status kontrak (PKWT) padahal pekerjaan tersebut tergolong pekerjaan inti.(Toni)

loading...