PB JAKARTA – Kesiapan Wahyu Setiawan, mantan komisioner KPU untuk menjadi Justice Collaborator terhadap korupsi pada Pemilihan Presiden 2019 menjadi penting. Meski terlambat, karena saat ini sudah masuk persidangan, tetapi “simpanan” informasi bisa terkuak.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyesalkan “kerjasama” tidak sejak awal. Akan tetapi, dari data keterlibatan pihak-pihak yang terbuka, meski terlambat, sebenarnya sangat bermanfaat. Tidak ada istilah keterlambatan terhadap informasi penting yang berkaitan dengan “kejahatan korupsi dan kejahatan demokrasi”.

Pengacara Wahyu Setiawan menjelaskan bahwa Justice Collaborator (JC) ini terbatas pada kasus suap Harun Masiku. Namun dengan bahasa “terbatas” sebenarnya ada informasi “tak terbatas” yang dimiliki Wahyu. Semua faham bahwa kasus Masiku adalah bagian dari permainan politik tingkat tinggi.

KPK belum bersikap atas tawaran JC dari Wahyu. KPK hanya menilai bahwa itikad dan apa yang “dikerjasamakan” itu dapat menjadi unsur yang meringankan bagi pertimbangkan mejelis hakim. Meskipun demikian sekurang-kurangnya fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dapat menjadi bahan bagi KPK untuk pengusutan lebih lanjut. Ada pihak lain yang terlibat dalam kasus ini. Konon Hasto atau Megawati pun bisa diuji.

Apapun kelak ujung dari proses hukum Wahyu Setiawan akan berkaitan dengan sikap Wahyu sendiri. Apakah “ilmu” nya akan terus dikeluarkan atau tidak. Maknanya adalah Wahyu Setiawan memiliki “pengetahuan luas” mengenai perilaku dan kebusukan dan kebobrokan komisioner KPU.

Keterangan Wahyu tentu bukan saja untuk kasus Harun Masiku, tetapi juga yang lainnya pilkada. Bahkan mungkin saja berkaitan dengan pilpres. Keterbukaan Wahyu Setiawan inilah yang ditunggu-tunggu publik. Pilpres dengan hasil kontroversial masih menjadi misteri hingga kini. Kemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin masih diragukan publik. Sejak Quick Count hingga Putusan MK yang dinilai janggal.

Pertanyaan besar masih menggelayut. Komisioner KPU dan Tim Pemenang tentulah yang lebih tahu, dan Wahyu Setiawan adalah salah satu komisioner saat pelaksanaan pemilu legislatif dan pilpres 2019 lalu. Tawaran JC berfungsi sebagai batu ujian bagi KPK. Sekarang KPK pun diuji keseriusan dalam pengusutan kasus korupsi.

Bila KPK ragu atau tidak serius, maka publik akan menilai bahwa KPK bukan saja bermain hukum. Tetapi juga ikut juga bermain politik. Ini tentu tidak diharapkan. Karena kasus Harun Masiku bagai sodokan permainan bola bilyar. Dapat menyodok bola lain. Wahyu Setiawan mantan komisioner KPU mesti kini menjadi pesakitan masih dapat berbuat sebagai pahlawan.

Wahyu Setiawan bisa menjadi pahlawan kejujuran. Pahlawan untuk membongkar kecurangan dan kejahatan korupsi. Sekaligus membongkar kejahatan terhadap demokrasi. Pelaku yang terlibat kemungkinan hanya dua pihak, yaitu KPU sebagai penyelenggara pemilu dan peserta pemilu. Bisa dari partai politik. Namun bisa juga pasangan Capres.

Kebenaran itu biasanya selalu datang dan terbukti belakangan. Sedikit sekali yang terbukti di awal-awal kejadian. Bangsa dan negara butuh kepahlawanan Wahyu Setiawan.

Oleh : M Rizal Fadillah (Penulis adalah Pemerhati Politik dan Kebangsaan)

loading...