PB, MAKASSAR – Komisi II DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam rangka membahas permasalahan honorer Kategori Dua (K2) di Sulsel.

Anggota Komisi II DPR RI sekaligus Panitia Kerja (Panja) Honorer K2, Azikin Solthan, menargetkan permasalahan honorer K2 selesai 2016. “Komisi II bermitra dengan Menpan dan BKN mendesak agar ini diselesaikan, oleh sebab itu, kita datang untuk melakukan inventarisasi berapa jumlah sebenarnya, sehingga kalau terangkat, jangan lagi ada tambahan, sama dengan periode lalu, kita sudah angkat, tetapi ada lagi tambahan. Waktu K1 kan begitu,” ujarnya.

Ia mengungkapkan anggaran penyelesaian honorer K2 2016 di Indonesia sudah dikeluarkan tahun ini. Pihaknya pun akan melakukan pengangkatan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara.

“Kita lihat kemampuan keuangan negara. Setiap ada pengangkatan tenaga honorer, kita undang Menteri Keuangan untuk pemaparan kondisi keuangan negara dalam menggaji PNS yang baru diangkat,” ujar Azikin.

Selaku Panja honorer K2 yang ditugaskan berkunjung di Sulsel, ia akan memverifikasi berapa jumlah honorer K2 yang sebenarnya serta mencocokan data yang ada di BKN, kabupaten, dan provinsi.

“Di seluruh Sulawesi Selatan harus saya kawal karena saya ini adalah anggota DPR dari Sulawesi Selatan dan salah satu tanggungjawab moral saya sebagai wakil masyarakat Sulawesi Selatan di DPR harus mengawal sampai selesai terkait Honorer K2,” kata Legislator Fraksi Gerindra ini.

Menurut Azikin, honorer K2 merupakan permasalahan yang sudah berlarut-larut. Sementara ini, DPR terus menerus memperjuangkan agar bisa terselesaikan. Mantan Bupati Bantaeng dua periode ini turut prihatin dengan orang-orang yang sudah memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara, tapi tidak tersentuh untuk diselesaikan.

Pihaknya pun kata Azikin, sudah mengetahui penyebab kabupaten yang terlambat menyetor berkas honorer ke BKN. Salah satunya, kata dia, Kabupaten Maros yang sementara dalam proses pergantian kepala daerah pada waktu itu.

Sementara itu Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, mengaku tetap memperjuangkan honorer K2. Menurutnya, honorer K2 Sulsel sudah bagus, profesional, dan memiliki kemampuan yang cukup.

“Kenapa kita tidak angkat jadi pegawai? Sulawesi Selatan ini provinsi yang uangnya lebih tinggi (pendapatan) dari pada nasional. Oleh karena itu, beri kesempatan kita dong membuat lapangan kerja yang lebih baik,” tuturnya.

Syahrul menilai, tenaga honorer tidak hanya menghadirkan pemerintahan yang baik, melainkan juga menghadirkan kehidupan rakyat lebih baik.

“Sulsel telah meraih 176 penghargaan nasional, termasuk meraih opini WTP lima kali berturut-turut, ini pekerjaan totally staff, termasuk honorer. Biasanya tenaga honorer jauh lebih baik dan lebih berkualitas. Saya titipkan tenaga honorer untuk diperjuangkan komisi II, masalah yang bertahun-tahun sudah hadir di kita,” imbuhnya.

Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara (BKN) Makassar, Iwan Hermanto Soetjipto, melaporkan tercatat 53.131 tenaga honorer Sulsel saat ini, 13.418 yang masuk seleksi. Jadi, yang belum lulus berjumlah 39.713 orang. “11.126 orang yang masuk formasi dan 10.031 orang yang sudah ditetapkan NIK nya,” ungkapnya.

Ia mengaku pihaknya masih menunggu 485 kelengkapan berkas. Hingga saat ini, yang tidak memenuhi syarat 262 orang. Sementara 348 orang sedang berproses. “Secara umum kami sudah selesaikan 97 persen,” ungkap Iwan.

Sisa formasi, kata dia, sudah mencapai 2.292 yang lulus, tetapi tidak diusulkan instansi. Ia pun mengaku terus berkoordinasi kepada tiga kabupaten yang belum memasukkan dokumen, yakni Pangkep, Tana Toraja, dan Maros.

“Tiga kabupaten selalu kami telfon, dari 473 formasi, usulan 213 orang, masih 251 kurang dokumen. Untuk Maros, sudah memgirimkan usulan kemarin,” tuturnya.

(man)

loading...