PB, Kendari : Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Sultra, akan segera menyurati Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten/Kota yang mengeluarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) dalam kawasan hutan.

Langkah yang diambil oleh BKSDA Sultra ini menyusul adanya beberapa sertifikat yang dimiliki warga di dalam kawasan hutan yang tersebar di beberapa kabupaten di Sultra.

Hal tersebut disampaikan oleh Prihanto Kepala Seksi Penyidikan BKSDA Sultra kepada pembawaberita.com. Kamis (5/11) di ruang kerjanya.

“Langkah kami akan menyurati BPN dan Camat yang mengeluarkan SKT (Surat Keterangan Tanah red), agar mencabut SKTnya” ujar Prihanto.

Dikatakannya selama ini pihaknya juga telah melakukan klarifikasi terhadap beberapa perusahaan sawit dan masyarakat yang memiliki kebun di dalam kawasan hutan.

“PT DJL bahkan mengakui kalau masyarakat petani plasma memiliki kebun di kawasan hutan” katanya lagi.

Namun, kata dia, permasalahan penyerobotan kawasan oleh masyarakat menjadi program lembaganya kedepan.

“Sekarang ini kami sudah berada pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, jadi ini menjadi target kami” jelas Prihanto.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya oleh media, ini perihal pernyataan salah seorang anggota DPRD Sultra yang menyebutkan ribuan kawasan hutan dirambah untuk perkebunan sawit oleh PT DJL (Damai Jaya Lestari).

Namun menurut Prihanto, Perusahaan tersebut tidak memiliki kebun di dalam kawasan seperti yang dituduhkan.(Enel).

loading...