PB, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mensinyalir ada sejumlah calon kepala daerah yang memiliki laporan harta kekayaan yang dianggap menakjubkan, bahkan ada juga yang minus.

Para Calon kepala daerah yang kaya ini bahkan memiliki kekayaan mencapai Rp. 280 Milyar.

Menurut Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pahala Nainggolan, banyak calon kepala daerah yang punya utang lebih besar daripada kekayaannya, alias negatif.

Pahala menjelaskan lebih dari 50 persen calon itu diprediksi bahwa kekayaannya melebihi biaya kampanyenya. Dengan demikian, calon itu dinilai tidak mampu membayar utang kampanye.

“Bagaimana mungkin pasangan calon mempunyai harta negatif alias dalam posisi berutang. Kira-kira bisa diduga apa yang dilakukan kalau nanti dia menang,” ujar Pahala di kawasan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (15/12).

Berdasarkan analisis KPK, ketika calon terpilih menjadi kepala daerah, hanya ada dua instrumen yang digunakan yang biasanya digunakan untuk memperkaya diri.

Pertama, APBD, baik pengeluaran maupun penerimaan. Sementara yang kedua adalah instrumen perizinan lewat sumber daya alam.

“Karena itu, kami menaruh perhatian pada pilkada yang daerahnya kaya sumber alam. Secara spesifik tambang dan perkebunan,” paparnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi tetap melihat dan  memonitor laporan kekayaan dari para pasangan calon kepala daerah tersebut.

(Beb)

loading...