PB, Jakarta : Menanggapi keputusan rapat internal Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang berujung pembatalan pemanggilan pengusaha Riza Chalid ke MKD dan juga pemutusan nasib Setyo Novanto sebagai Ketua DPR, Presiden Joko Widodo menghimbau dan meminta kepada MKD untuk lebih jernih dan teliti melihat fakta-fakta yang terungkap.

Presiden mengatakan kalau dirinya selalu memantau jalannya sidang Mahkamah Kehormatan Dewan terkait kasus ‘Papa Minta Saham’.

“Saya selalu memantau jalannya proses di MKD, selalu saya ikuti. Saya ingin agar MKD melihat fakta yang ada. Lihat fakta-faktanya,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, Selasa (15/12/2015).

Mantan Gubernur DKI ini juga meminta kepada MKD untuk lebih mendengarkan suara publik.

“Kedua dengarkan suara publik, dengarkan suara masyarakat, dengarkan suara rakyat,” tambah Jokowi.

Keterangan pers Jokowi berlangsung singkat. Tidak ada sesi tanya jawab dalam keterangan kali ini.

Sebelumnya, setelah MKD kemarin meminta keterangan dari Menko Polhukam Luhut Pandjaitan, para anggota MKD langsung melakukan rapat internal hingga malam.

Rapat tersebut membahas nasib Setyo Novanto sebagai Ketua DPR yang akan ditentukan pada Rabu (16/12) mendatang.

Wakil Ketua MKD Junimart Girsang menjelaskan putusan nasib Setyo Novanti akan diputuskan hari Rabu jam 13.00 WIB setelah anggota MKD lakukan konsinyering.

Junimart menjelaskan, dalam konsinyering tersebut, nantinya setiap anggota akan menjabarkan pertimbangan hukumnya. Dan diakhir konsinyering, MKD pun akan membacakan hasil putusan.

Selain itu, Junimart menegaskan bahwa putusan MKD nanti adalah final dan mengikat.

“Tidak boleh dua kali pelanggaran ringan. Jadi sudah masuk sedang yaitu pencopotan dari posisi ketua DPR,” ujar politikus PDIP ini.

Sedangkan hasil rapat kedua adalah untuk tidak memanggil paksa pengusaha Riza Chalid yang sudah mangkir dua kali.

Pembatalan pemanggilan ini dikarenakan masalah waktu, padahal Pengusaha minyak Riza Chalid adalah orang yang ikut dalam pertemuan dengan Novanto dan Maroef.

Dalam rapat tersebut juga diputuskan alat bukti berupa rekaman asli dari Presdir PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin tidak akan diminta lagi, karena tidak diperlukan lagi.(Han)

loading...