PB, Cianjur – Besok, Kamis (17/12), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Cianjur melaksanakan sidang pleno penghitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur 2015.

Demi menjaga ketertiban, tiap kubu pasangan calon diimbau tidak mengerahkan massa. Bahkan, calon bupati dan wakilnya pun diminta tidak hadir.

Hal tersebut diungkapkan Kapolres Cianjur AKBP Asep Guntur Rahayu usai pertemuan antara Komisi Pemilihan Umum Cianjur bersama kepolisian dan TNI.

Rapat pleno penghitungan hanya dapat dihadiri saksi dari perwakilan pasangan calon dan pemilik undangan resmi KPU.

“Kami telah membuat surat himbauan kepada paslon dan para pendukung agar besok (hari ini) rapat pleno tidak mengerahkan massa. Itu untuk menjaga ketertiban,” kata Kapolres ditemui seusai rapat di KPU Cianjur, Rabu (16/12) petang.

Rapat tersebut dihadiri Ketua KPU Cianjur Anggy Shofia Wardany dan Komandan Distrik Militer 0608 Cianjur Letkol Arm Imam Hariyadi.

Diungkapkan Asep, rapat pleno hanya mengagendakan penghitungan suara bukan penetapan pemenangan Pilbup 2015.

Maka dia mengharapkan tidak ada pengerahan massa dari berbagai kubu. Untuk meminimalisir adanya konsentrasi massa, lanjut Asep, sejumlah strategi pengamanan telah disiapkan.

Kendati demikian, pihaknya telah menyiapkan sebanyak 1.000 personel gabungan kepolisian dan TNI diterjunkan untuk mengamankan jalannya penghitungan. Tidak hanya di tempat acara, pengamanan pun disiagakan di sejumlah titik termasuk di posko-posko kemenangan.

“Kami mulai dari lokasi, kemudian akses masuk lokasi dan di beberapa titik. Bilamana ada konsentrasi massa yang bergerak ke lokasi kami imbau untuk kembali ke tempat masing-masing. Tapi jika membandel, mereka kami tahan, tidak diperkenankan masuk. Adapun yang berkumpul silahkan berkumpul di posko kemenangan, tidak di lokasi,” kata dia.

Rapat pleno penghitungan suara digelar di Green Hill di daerah Pacet, Cianjur. Sebanyak 32 panitia pemilihan kecamatan akan membacakan perolehan suara pasangan calon di tiap kecamatan. Rencananya rapat ini akan digelar pukul 09.00 Wib hingga selesai.

Sementara, Komisioner Bidang Hukum KPU Cianjur Selly Nurdinah mengatakan, rapat pleno yang digelar hanya menetapkan perolehan suara pasangan calon. Sedangkan penetapan pemenang Pilbup akan dilaksanakan pada 3×24 jam setelah rapat pleno penghitungan suara.

Dengan catatan, tidak ada gugatan yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi sesuai Peraturan MK Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pasal 5 ayat 1.

“Jadi ini bukan penetapan pemenang Pilbup, melainkan hanya penetapan proses hitung. Setelah rapat pleno penghitungan, kami menunggu konfirmasi dari MK selama 3×24 jam, bila tidak ada baru ditetapkan (pemenang Pilbup),” kata Selly.

Merujuk pada aturan tersebut, 3×24 jam, penetapan akan dilakukan Senin (21/2).

“Itu kalau tidak ada gugatan, kalau ada ya menunggu sampai hasil putusan MK,” kata dia.

Salah satu syarat gugatan Peraturan MK Nomor 5 tahun 2015 tentang perubahan Peraturan MK Nomor 1 tahun 2015, yakni batas perbedaan perolehan suara.

Pengajuan permohonan gugatan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak 0,5% antara pemojon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak.

(RH)

loading...