PB, Jakarta – Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat korupsi dalam menangani kewajiban membayar pajak hotel terancam akan dikenakan sanksi pemecatan.

Hal tersebut diungkapkan Walikota Jakarta Barat, Anas Efendi, buntut dari 
adanya dugaan korupsi yang dilakukan oleh Dinas Pajak DKI Jakarta maupun Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Kecamatan.

“Kalau terbukti ya kita ajukan ke Gubernur. Masalah pemecatan tergantung Gubernur kita hanya mengajukan saja,” kata Anas, Kamis (17/12/2015).

Kendati demikian, menurut Anas, hingga saat ini Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya belum menaikan status tersangka terhadap saksi terkait kasus dugaan korupsi terkait kewajiban membayar pajak hotel.

“Memang dari UPPD Kecamatan Gropet (Grogol Petamburan) ada satu orang yang diperiksa tetapi belum tentu itu tersangkanya,” cetusnya.

Sebelumnya, puluhan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mendatangi Kantor Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Barat, Selasa (15/12/2015) pagi.

Setelah itu petugas membawa 28 berkas Surat Setoran Pajak Daerah
(SSPD) hotel dan laporan hasil pertanggungjawaban (LHP) 2015 yang ditangani tim gabungan pajak hotel guna diperiksa secara lanjut.

(WAF) 

loading...