PB, Jakarta – menanggapi adanya peraturan. Yang tidak memperbolehkan ojek dan taxi online beroperasi.

Presiden Joko Widodo langsung menyentil Menhub Ignatius Jonan untuk membatalkan peraturan tersebut detik itu juga.

Alhasil, pagi tadi Menhub langsung mencabut pelarangan tersebut.

Menurut Presiden dalam  membuat kebijakan tidak boleh sampai merugikan masyarakat.

“Jangan karena adanya sebuah aturan ada yang dirugikan, ada yang menderita. Aturan itu yang buat siapa sih?” tegas Jokowi di Istana Bogor, Jumat (18/12/2015).

“Itu yang namanya ojek, yang namanya GO-JEK, ya ini kan hadir karena dibutuhkan oleh masyarakat, yak, itu yang harus digarisbawahi dulu. Ojek itu hadir karena kebutuhan di masyarakat, GO-JEK itu hadir juga karena kebutuhan masyarakat,” sambungya.

Selain itu, kata Presiden jangan sampai inovasi dan kreativitas anak muda dikekang.

“Jangan juga sampai kita mengekang sebuah inovasi, kayak GO-JEK, itu kan aplikasi anak-anak muda yang ingin memperbaharui, inovasi sebuah ide, jadi jangan sampai juga mengekang inovasi,” tegasnya.

Sempat diberitakan sebelunya, belum juga sehari keputusan pelarangan ojek dan taksi online berjalan, Menhub Jonan tiba -tiba mencabut larangan beroperasinya ojek dan Taksi online.

Jonan mengatakan, Kemenhub mempersilakan ojek dan taksi berbasis aplikasi ini beroperasi untuk sementara.

“Ojek dan transportasi umum berbasis aplikasi dipersilakan tetap beroperasi sebagai solusi sampai transportasi publik dapat terpenuhi dengan layak,” kata Jonan di Jakarta, Jumat (18/12).

Berikut Keterangan Pers Menhub Ignasius Jonan, tentang pencabutan pelarangan beroperasinya ojek dan taxi berbasis online, Jumat 18 Desember 2015 yang dikirim melalui email wartawan :

1. Sesuai UU 22 thn 2009, kendaraan roda dua tidak dimaksudkan untuk angkutan publik.

2. Namun realitas di masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara kebutuhan transportasi publik dan kemampuan menyediakan angkutan publik yang layak dan memadai.

3. Kesenjangan itulah yang selama ini diisi oleh ojek, dan beberapa waktu terakhir oleh layanan transportasi berbasis aplikasi seperti Gojek dan lainnya.

4. Atas dasar itu, ojek dan transportasi umum berbasis aplikasi dipersilakan tetap beroperasi sebagai solusi sampai transportasi publik dapat terpenuhi dengan layak.

5. Terkait dengan aspek keselamatan di jalan raya yang menjadi perhatian utama pemerintah, dianjurkan untuk berkonsultasi dengan Korlantas Polri.

loading...