PB, Jakarta – Presiden Joko Widodo mengaku belum menerima keputusan rapat paripurna yang menyetujui rekomendasi Pansus Pelindo II yang meminta Presiden untuk mencopot Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Dirut Pelindo II RJ Lino.

“Saya belum terima. Kalau sudah terima, baru saya baca,” ujar Presiden di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/12/2015).

Seperti diketahui dalam rapat paripurna kemarin Panitia angket Pelindo II telah menyelesaikan laporan tahap pertama.

Dalam laporan tersebut Pansus menemukan fakta pelanggaran hukum yang diduga dilakukan oleh Pelindo II.

Laporan yang dibacakan oleh Ketua Pansus Rieke Diah Pitaloka tersebut merekomendasikan Jokowi untuk mencopot Rini dan Lino.

Anggota Komisi IX ini berharap presiden segera mencopot Rini dan Lino terkait kasus yang disebut ‘Mama Papa Jual Pelabuhan’. Bahkan bila perlu, pansus akan memberikan bukti rekaman keduanya pada saat rapat terbuka.

Ditegaskan oleh Rieke rekomendasi ini bersifat wajib untuk dilaksanakan sesuai dengan konstitusi.

“Tadi sudah dikirim langsung lewat pak Fadli Zon sebagai pimpinan DPR lalu di kirim surat itu ke presiden,” ujar Rieke di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/12/2015).

Menurut Rieke, Jokowi wajib menindaklanjuti rekomendasi DPR jika presiden benar-benar mentaati konstitusi dan Undang-undang yang berlaku.

“Ini kan pansus angket, jadi punya tahapan. Pembuktian pelanggaran konstitusi dan peraturan Undang-undang kan sudah ada dasar hukumnya. Masa tindakan seperti itu mau dibiarkan. Kan aneh kalau dibiarkan kan berarti ada indikasi keterlibatan. Mudah-mudahan presiden bisa lihat ini dengan terang benderang,” ujarnya.

“Segala bukti akan kita serahkan. Bukti rekaman. Rekaman dibawah sumpah rapat terbuka Papa Mama Jual Pelabuhan kita ada. Kalau presiden mau dengar silahkan sehingga tentu saja kalau presiden taat konstitusi dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia wajib hukumnya presiden menindaklanjuti rekomendasi DPR,” tegas Politisi PDIP itu.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat dimintai kofirmasinya melalui telephone genggamnya, mengatakan  laporan ini akan diserahkan oleh pimpinan DPR kepada Presiden dalam waktu dekat.

DPR telah menyetujui rekomendasi Pansus Pelindo II agar Presiden Jokowi memecat Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut Pelindo II RJ Lino, karena telah terbukti melakukan pelanggaran konstitusi dan perundang-undangan.

(Han)

loading...