PB, Cianjur – Selain membawa sound system di atas sebuah truk, ratusan poster dan spanduk pun turut dibawa.

Ribuan warga tersebut juga membentangkan sebuah kain putih sepanjang 60 meter yang penuh dibubuhi tanda tangan dan kalimat ungkapan banyaknya kecurangan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Cianjur yang dilakukan paslon nomor urut dua, Irvan-Herman yang calon bupatinya adalah anak bupati Cianjur.

Tidak hanya itu, ribuan warga itu juga membawa dua buah keranda dan sebuah pocong bergambar wajah Bupati Tjetkep Muchtar Soleh yang digantung di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Cianjur di Jalan Ir H Juanda, Selakopi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Senin (21/12).

Setelah menggelar orasi beberapa waktu, atas inisiasi Kapolres Cianjur AKBP Asep Guntur Rahayu, sejumlah perwakilan massa aksi pun diterima masuk ke kantor KPU Cianjur untuk beraudiensi dengan komisioner KPU dengan penjagaan ketat aparat kepolisian.

Dalam audiensi itu, massa aksi yang sudah marah, mempertanyakan banyaknya kejanggalan dalam jumlah daftar pemilih tetap yang pada pleno penghitungan perolehan suara beberapa hari lalu berbeda.

Bahkan, pleno penghitungan suara lalu sempat terhenti karena adanya banyak kesalahan penulisan angka jumlah DPT dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Penanggungjawab aksi, Iman Budiana, mengatakan, pihaknya menemukan sejumlah indikasi kuat pelanggaran berat dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 9 Desember lalu.

Selain itu, pihaknya juga memiliki bukti-bukti kuat adanya penyelenggara pemilu yang tidak netral dan mendukung paslon nomor ururt dua Irvan-Herman yang calon bupatinya tidak lain adalah anak bupati Tjetjep Muchtar Soleh.

“Ini aksi damai dan ekspresi dan tuntutan dari masyarakat yang tidak ingin pilkada penuh kecurangan dan intimidasi,” kata dia dengan nada keras.

Meski begitu, ia pun menilai bahwa KPU memang sudah menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan hukum dan perundangan yang berlaku.

“Tadi KPU juga sudah menyatakan tidak bisa menghentikan pleno penghitungan suara karena tidak ada rekomendasi dari panwas. Itu katanya,” jelas Iman.

Selain pelanggaran dan kecurangan, Iman mengungkapkan adanya indikasi kuat penggelembungan suara bagi paslon anak bupati. Bahkan. Dirinya pun mengklaim memiliki alat bukti kuat hal tersebut.

“Ada di beberapa kecamatan di Cianjur selatan. Itu juga menjadi bukti yang kami bawa ke meja Mahkamah Konstitusi. Dan, alhamdulilah, gugatan diterima oleh MK,” ucap dia lagi.

Iman menyebut, pada intinya, ada tiga hal yang disampaikan dalam gugatan ke MK tersebut. Pertama, adanya keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) untuk pemenangan anak bupati.

Kedua, adanya indikasi kuat pemanfaatan APBD untuk kemenangan anaknya. Dan yang terkahir, adalah adanya keterlibatan para penyelenggara pemilu yang tidak netral dan mendukung paslon anak bupati.

“Kami ada semua buktinya. Kalau tidak ada bukti, mana mungkin gugatan diterima MK,” pungkas dia.

(RH)

loading...