PB, JAKARTA – Reaksi Wapres Jusuf Kalla (JK) dengan melempar tuduhan terhadap anggota DPR- RI, Masinton Pasaribu,  menjadi corong oknum tertentu hanya karena mengingatkan perilaku JK yang kurang terpuji, tidak mencerminkan sikap kenegarawanan.

Menurut koordonator Gerakan Indonesia Bersih (GIB),  Adhie M Massardi, melalui kutipan pernyataanya kepada pembawaberita.com, Rabu (23/12), sebagai pejabat negara paling sepuh di republik ini, JK seharusnya memberikan keteladanan, bukan hanya bagi sesama penyelenggara negara, melainkan juga bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adhie  mengingatkan JK untuk memahami posisi Masinton Pasaribu sebagai anggota DPR. Meskipun dari PDIP, Masinton tidak selalu harus menyuarakan garis politik partai. Ada kewajiban moral-sosial bagi setiap anggota DPR untuk menyuarakan aspirasi rakyat, yang memberinya mandat lewat pemilu, untuk mengontrol jalannya roda pemerintahan.

“Jadi ketika mengingatkan Pak JK agar tidak mengintervensi proses hukum RJ Lino yang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah dijadikan tersangka, Masinton sedang menjalankan tugas konstitusionalnya sebagai anggota DPR. Bukan menjadi corong siapa-siapa,” kata juru bicara presiden Gus Dur ini.

“Pernyataan Masinton itu bukan asbun (asal bunyi). Tapi karena sebelum ini Pak JK kan mengintervensi proses hukum yang dilakukan Mabes Polri, sehingga Komjen Budi Waseso yang sedang menyidik skandal korupsi Dirut Pelindo II harus lengser dari posisinya sebagai Kabareskrim, yang kemudian mendorong Masinton dan kawan-kawan  di DPR sepakat membentuk Pansus Pelindo II,” tambahnya.

Sebagai orang politik, lanjut Adhie, Masinton tahu bahwa pimpinan KPK yg masih baru pasti bakal gemetar bila ditelepon Pak JK yang merupakan pejabat aktif paling senior. Makanya Masinton mengingatkan Pak JK secara terbuka.

“Seharusnya Pak JK legowo & menyikapi pernyataan Masinton sebagai nasehat positif guna introspeksi, meskipun datangnya dari orang yg usianya jauh lebih yunior,” pungkas Adhie Massardi. (Beb)

loading...