PB, JAKARTA-  Rieke Dyah Pitaloka, yang menjabat Ketua Panitia Khusus (Pansus) Angket PT Pelindo II ,  meminta Joko Widodo segera menjalankan rekomendasi pansus agar memecat Rini Soemarno dari jabatannya sebagai Menteri  BUMN.

“Akibat dari rekomendasi pansus angket yang tidak ditindaklanjuti, setelah hak menyatakan pendapat digulirkan, keputusan diambil di paripurna, diajukan kepada MK, maka dapat berujung pada impeachment terhadap Presiden,” kata Rieke dalam keterangan tertulisnya, sesaat lalu.

Rieke menjelaskan, dalam Tata tertib DPR- RI, yang merupakan turunan Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD, ketika rekomendasi pansus angket yang telah disepakati DPR -RI dalam paripurna tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah, maka cukup 25 anggota DPR RI yang mengusulkan hak menyatakan pendapat.

“Jika Presiden tidak tindak lanjuti, maka Presiden bisa dikategorikan melakukan pembiaran dan melakukan pemufakatan dengan pelanggar UUD 1945, putusan MK, UU, dan peraturan perundangan lainnya. Artinya, Presiden juga lakukan kesalahan serius dan fatal yang berarti harus dicopot dari jabatannya,” tegas mantan aktivis ini.

Anggota Fraksi PDI-Perjuangan ini  juga  mengkritik Wapres Jusuf Kalla yang menyebut rekomendasi pansus hanya merupakan saran politik.

Dirinya mencurigai JK sedang mendorong terbentuknya opini bahwa pansus Pelindo bukan pansus angket yang mengikat, dan berharap Jokowi akan mempercayai hal tersebut.

“Mungkin sebaiknya Pak JK konsultasi dengan pakar hukum tata negara supaya tidak sesat logika penafsiran konstitusi dan undang-undang,” pungkasnya. (Beb)

loading...