PB Jakarta, Jaksa Agung, HM Prasetyo mengadakan Jumpa Pers terhadap evaluasi dan kinerja Kejaksaan RI selama tahun 2015, (30/12)

Pertemuan yang diselenggarakan hari ini semata-mata sebagai wujud pertanggungjawaban dan wujud dari keterbukaan Kejaksaan sebagai pengemban amanah rakyat yang diberikan tugas sebagai aparat penegak hukum. karena dàlam kesempatan ini melalui media yang ada, kami ingin memberikan penjelasan informasi dan masukkan kepada masyarakat tentang apa dan bagaimana yang dilakukan Kejaksaan sepanjang tahun 2015.

Pertemuan ini sekaligus evaluasi tentang hal-hal yang dilakukan Kejaksaan terhadap apa yang telah dikerjakan, sedang dikerjakan dan masih akan dikerjakan dan dilanjutkan pada saat-saat berikutnya. Karena penegakkan hukum tidak akan berkesudahan sepanjang masih ada interaksi ditengah masyarakat dan berbagai macam kompleksitasnya, tentunya kecendrungan hal-hal yang berkaitan dengan hukum akan tetap masih terjadi.

Refleksi juga dimaksudkan untuk penentuan upaya-upaya menuju kearah peningkatan, perbaikan dan juga penyempurnaan hal-hal yang sudah dikerjakan Kejaksaan selama ini. Disamping banyak keberhasilan yang sudah dicapai oleh jajaran kejaksaan dipusat maupun daerah, masih ada hal-hal yang dirasa kurang  bukan hanya oleh kejaksaan tapi juga bagi masyarakat.

Kejaksaan telah mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor Per 010/A/JA/06/2015 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2015-2019 yang mengacu pada RPJMN  disamping juga mengacu pada 9 Program Pembangunan Nasional yang lebih dikenal dengan Nawa Cita.  Dimana dibutir ke empat merupakan tugas dan tanggung jawabnya antara lain oleh Kejaksaan, bahwa kita berusaha memperkuat kehadiran negara dalam memperkuat reformasi sistem dan penegakkan hukum yang bebas korupsi, bermartabat  dan terpercaya.

Tantangan yang dihadapi dalam penegakkan hukum oleh Kejaksaan sepanjang tahun 2015. Ditahun 2015 telah terjadi berbagai macam fenomena dan dinamika perkembangan hukum yang cenderung penegakkan hukum seringkali menjadi masalah yang membuat penegak hukum menjadi bukan sebagaimana mestinya, semakin berat dan semakin sulit.

Kita ambil contoh adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang perluas cakupan daripada obyek gugatan pra peradilan, pasal 77 KUHAP dimana sebelumnya penetapan sebagai tersangka, penggeledahan dan penyitaan bukan termasuk  obyek tuntutan pra peradilan. Sekarang dinyatakan sebagai obyek tuntutan pra peradilan. Kita bisa melihat bagaimana begitu mudahnya setiap orang yang dinyatakan sebagai tersangka mengajukan tuntutan pra peradilan. Begitupun ketika penegak hukum melakukan penggeledahan dan penyitaan, mereka juga begitu mudahnya mengajukan tuntutan pra peradilan yang disidangkan oleh hakim tunggal.

Kita akui secara jujur juga bahwa diantaranya memang kita dikalahkan, tetapi kekalahan tersebut bukan indikasi dari kegagalan yang dilakukan dalam upaya penegakkan hukum, karena putusannpra peradilan bukanlah putusan final. Ia merupakan awal putusan seperti halnya kita juga awal ketika melakukan penyidikan terhadap perkara pidana khususnya korupsi.

Adanya dinamika perkembangan hukum tersebut seringkali berdampak pada semakin kompleknya, semakin peliknya dan semakin sulitnya upaya penegakkan hukum yang harus dilakukan. Tentunya diharapkan masyarakat dapat memahami, karena seringkali masyarakat menanyakan “kenapa Kejaksaan Selalu di Kalahkan dari pra peradilan?”. Hal tersebut banyak faktor yang perlu diteliti, banyak faktor yang perlu dicermati.

Disamping itu ada UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ketika adanya indikasi penyimpangan-penyimpangan dalan program pembangunan apapun oleh penyelenggaraan pemerintahan, terlebih dahulu diberikan kesempatan kepada kementerian lembaga internal untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Tentunya Kejaksaan menunggu dulu proses yang sedang ditangani secara internal oleh lembaga yang bersangkutan. Setelah betul-betul adanya indikasi tindak pidana khususnya korupsi, barulah penegak hukum dapat masuk menangani perkaranya.

Selain itu adanya Putusan MK mengenai Peninjauan Kembali (PK). PK bisa diajukan lebih dari sekali, dampaknya akan terasa ketika Jaksa sebagai eksekutor harus melakukan Pidana Mati. Yang terjadi adalah ketika terpidana mati akan dieksekusi, ia buru-buru mengatakan akan mengajukan PK lagi. PK yang diajukan sekali pun sudah bisa merepotkan pihak kejaksaan, karena untuk pengajuan PK tidak ada batasan waktu, ketika terpidana mati akan mengajukan PK, dia dapat kapanpun menyampaikan memori PKnya. Jadi ini dapat menjadi penghambat juga khususnya  dalam hal mengeksekusi Pidana Mati. Karena Kejaksaan berprinsip bahwa tidak ada sedikitpun hak hukum yang tersisa bagi Terpidana Mati yang tertinggal.

Kejahatan Korupsi, Terorisme, Tindak Pidana Pencucian Uang termasuk Human Trafficking sudah melampaui batas negara, jadi sudah merupakan Trans National Organize Crime, ini menambah sulitnya bagi penegak hukum, tentunya langkah-langkah antisipasi perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh dan perlunya koordinasi dengan penegak hukum dari negara-negara lain.

Pertengahan bulan november lalu Jaksa Agung se-ASEAN dan China melakukan penandatanganan kerjasama dalam menangani perkara-perkara tersebut, termasuk kerjasama dalam upaya untuk mengenbalikan asset-asset negara, mencari dan mengejar tersangka, terdakwa dan terpidana. Dalam hal tersebut Wakil Jaksa Agung sebagai Ketua Tim Terpadu dalam pengejaran asset tersangka, terdakwa dan terpidana. Salah satu keberhasilannya adalah menangkap buron, seorang mantan Bupati disalah satu Kabupaten Jawa Tengah yang 4 tahun lari dari Indonesia  dan ternyata mendekam dan tinggal Kamboja. (Hefrizal)

loading...