PB Jakarta, Dalam pemberantasan Korupsi, diakhir tahun 2014, diawal tahun 2015. Kejaksaan membentuk Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi atau yang disingkat dengan P3TPK .P3TPK dibentuk bukan hanya di Kejaksaan Agung, Tapi juga diseluruh Jajaran Kajati maupun Kajari.

Korupsi semakin demikian berkembang bukan hanya di Pusat Pemerintahan namun terjadi sampai ke pelosok pedesaan, apalagi dengan berlakunya UU Desa, dimana setiap desa diberikan dana lebih dari 1 Milyar. Potensi terjadinya penyimpangan akan bisa terjadi. P3TPK dalam konteks penindakan dapat bekerja secara optimal, secara maksimal terukur, obyektif, progesional dan proporsional.

Korupsi dapat dikatakan kejahatan kemanusiaan. Korupsi tentunya tidak langsung dirasakan terhadap siapa yang jadi korbannya, karena korban yang sebenarnya adalah rakyat dan masyarakat.

Dianggap kejahatan manusia, karena korupsi sudah merampas hak ekonomi masyarakat, a-sosial bahkan politik dengan adanya praktek ‘money politic’.  Korupsi merupakan Kejahatan Luar biasa tentunya harus ditangani secara luar biasa pula,

Kehadiran P3TPK diharapkan menjadi ‘Triger Mechanism’, sebagai pemicu dan pemacu bagi seluruh jajaran Kejaksaan untuk meningkatkan intensitasnya dalam upaya pemberantasan korupsi.

TP4P/TP4D Tim Pencegahan Penyimpangan Pembangunan

Ditahun 2015 ini pula, Kejaksaan Membentuk Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) di Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia. TP4P/TP4D tersebut dibentuk untuk mendorong percepatan dan penyerapan anggaran serta memastikan bahwa pembangunan yang sejatinya untuk rakyat benar-benar terlaksana dan manfaatnya dapat dinikmati sepenuhnya oleh rakyat.

Indikasi adanya serapan anggaran rendah yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi melambat, tentunya tidak bisa dibiarkan, upaya kejaksaan dalam hal tersebut, melakukan tindakan pencegahan, karena tindakan pencegahan juga merupakan tindakan hukum, dimana tindakan hukum dapat dikategorikan sebagai tindakan preventif maupun tindakan represif.

Pencegahan dalam bentuk pendampingan oleh Tim TP4P/TP4D dimaksudkan pula apabila ada indikasi yang nyata-nyata adanya bukti dan fakta yang kuat adanya penyimpangan, tentunya tidak dapat diabaikan dan penindakan harus dilakukan sejalan dengan pencegahan. Di Kejaksaan Agung TP4P dikendalikan oleh Jaksa Agung Muda Intelejen (Jamintel) dibantu oleh Jaksa Agung Muda Tata Usaha Negara (Jamdatun) yang beranggotakan dari satuan-satuan pidana khusus. Sedangkan di Kejati dikendalikan oleh Ass Intel, Ass Datun dan anggota-anggotanya dari Ass Pidsus, untuk Kejari TP4D dikendalikan oleh Kasi Intel, Kasi Datun dan beranggotakan, anggota-anggota yang lain.

Di Kejaksaan Agung sudah ada enam kementerian dan lembaga yang melakukan MOU  dalam pendampingan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan program pembangunan, diantaranya Kementerian Pendidikan, Kementerian Pertanian, Kementerian PSDM, Kementerian Desa, dan PLN.

Jaksa Masuk Sekolah Ciptakan Generasi Muda Sadar Hukum

Dalam menciptakan generasi muda sadar hukum, Kejaksaan melakukan langkah dan program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) yang dilaksanakan di sekolah dan perguruan tinggi. Program tersebut sudah dijalankan di 48 sekolah dari tingkat SD sampai Perguruan Tinggi dan diikuti 6.243 pendengar. Program tersebut akan diteruskan dan akan dijadikan kurikulum di sekolah-sekolah dan Perguruan Tinggi tersebut.

Gakkumdu Samakan Persepsi Tangani Tindak Pidana Pemilihan

Dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak di 264 daerah, tanggal 9 Desember lalu, Kejaksaan telah melakukan Penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan Bawaslu dan Kepolisian RI tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)  yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2015. Pembentukan Sentra Gakkumdu ini tentunya menjadi wadah untuk menyamakan persepsi dan pola penanganan tindak pidana pemilihan.

 

Adhyaksa Monitoring Centre Amankan 86 Buron

Pemanfaatan sarana Adhyaksa Monitoring Centre (AMC) ditahun 2015 dalam capaiannya mampu mengamankan atau memberikan dukungan terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana, ditahun 2015 ada sebanyak 86 buronan.

Keberhasilan pengamanan/penangkapan buron Kejaksaan tersebut diharapkan mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum serta menyampaikan pesan “tidak ada tempat yang aman bagi pelaku kejahatan”.

Peran Pengacara Negara Semakin Majemuk Seiring Forum Kerjasama Global dan Regional

Pengacara Negara sebagai upaya menegakkan kewibawaan Pemerintah, menjadikan keberadaan Pengacara Negara semakin majemuk seiring munculnya forum kerjasama ekonomi baik global maupun regional.

Dalam pasal 30 ayat (2) UU No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI memiliki peran yang strategis dalam hal mewakili kepentingan negara berdasarkan surat kuasa khusus, maupun melaksanakan fungsi terkait bantuan hukum, pelayanan hukum,  pertimbangan hukum, penegakan hukum, tindakan hukum lain serta penyelamatan keuangan negara dan pemulihan keuangan negara, Pengacara Negara berkomitmen untuk mensukseskan dan mengawal penbangunan dari awal sampai akhir guna mempercepat penyerapan anggaran dan akselerasi pembangunan nasional (Hefrizal)

loading...