PB, JAKARTA- Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di tahun 2014 berujung pada gugatan perdata Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap korporasi yang diduga melakukan pembakaran hutan. Salah satu gugatan yang menarik perhatian publik adalah gugatan KLHK terhadap PT Bumi Mekar Hijau (BMH), pemasok HTI untuk Asia Pulp & Paper (APP)/ Sinar Mas, yang diduga telah dengan sengaja membuka lahan dengan cara membakar hutandi Ogan Komering Ilir, Sumsel.

Diketahui kebakaran tersebut menimbulkan kerugian terutama rusaknya lingkungan dan terganggunya kesehatan masyarakat akibat harus menghirup asap akibat kebakaran lahan. Gugatan perdata no.24/Pdt.G/2015/PN.Plg antara KLHK melawan PT. BMH merupakan yang diajukan di PN Palembang merupakan salah satu bentuk respon pemerintah dalam menyikapi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. KLHK juga menuntut BMH membayar ganti kerugian sebesar Rp 7,8 triliun.

Sayangnya gugatan KLHK tersebut ditolak majelis hakim PN Palembang yang dipimpin Hakim Parlas Nababan pada 30 Desember 2015. Hakim menyatakan bahwa tuduhan yang ditujukan kepada BMH tidak bisa dibuktikan dan lahan yang terbakar pun masih bisa ditanami.

Penolakan PN Palembang terhadap gugatan kementerian KLHK menurut Koalisi Anti Mafia Hutan, yang dimotori ICW, YLBHI serta beberapa lembaga lainnya,  merupakan bentuk ketidakadilan bagi korban kebakaran hutan dan lahan serta dapat dinilai tidak pro kelestarian dan penegakan hukum dibidang lingkungan hidup. Dalam catatan Koalisi setidaknya ada sejumlah kejanggalan dalam pertimbangan Hakim PN Palembang yang akhirnya memenangkan pihak korporasi.

Majelis hakim dianggap lalai memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kehutanan tentang pertanggungjawaban pemegang konsesi. Seperti disebutkan didalam PP 45/2004 jo. PP 60/2009 tentang Perlindungan Hutan bahwa pemegang konsesi bertanggung jawab atas kebakaran hutan yang terjadi di dalam wilayah konsesinya.

Majelis dinilai  memiliki pemahaman yang sempit tentang kerugian akibat kerusakan hutan dan lalai memperhatikan peraturan perundang – undangan dan yurisprudensi terkait. Hakim seharusnya mempertimbangkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 14 tahun 2012 yang menjelaskan kerugian negara dalam ekosistem gambut, termasuk juga komponen nilai guna tidak langsung, seperti biaya kesehatan masyarakat, maupun biaya pengendalian dan pemulihan akibat dari kerusakan hutan.

Koalisi menilai, Hakim nyata- nyata tidak paham konsep lingkungan hidup dan teknis kehutanan. Dengan sederhananya hakim menyatakan antara kawasan hutan lindung lindung dengan fungsi ekosistem gambut, sebagai misal, hakim membuktikan fungsi gambut dari kawasan hutannya, padahal dalam PP 71/2014 Tentang Ekosistem Gambut, penetapan fungsi lindung ekosistem gambut ditentukan dengan mekanisme yang berbeda.

Terkait hal tersebut, Koalisi Anti Mafia Hutan meminta Presiden memerintahkan kepolisian untuk mempercepat penuntasan perkara pidana pembakaran hutan dan lahan. Koalisi juga  meminta Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan

terhadap majelis Hakim PN Palembang yang mengadili perkara KLHK vs PT. BMH

Selain itu Koalisi Anti Mafia Hutan akan mengambil langkah melaporkan hakim PN Palembang yang menolak gugatan KLHK ke Komisi Yudisial (KY) atas dugaan pelanggaran kode etik hakim. (Beby)

loading...