PB, JAKARTA- Komisi Yudisial (KY) memberikan penjelasan  terkait polemik yang terjadi, pasca ditolaknya gugatan perdata Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap korporasi yang diduga melakukan pembakaran hutan oleh  Majelis Hakim PN Palembang.

” KY (Komisi Yudisial)  belum  bisa mengambil kesimpulan terkait ada tidaknya pelanggaran kode etik yg dilakukan oleh Hakim PN Palembang,” kata   Pelaksana Tugas Juru Bicara Komisi Yudisial (KY), Joko Sasmito, kepada pembawaberita.com, di Gedung Komisi Yudisial, Jln. Kramat Raya, Jakpus, Rabu,( 6/1).

Joko menjelaskan, hingga kini KY masih mengikuti setiap perkembangan yang terjadi pasca keluarnya putusan oleh Hakim PN Palembang. Gugatan KLHK ditolak oleh Majelis Hakim PN Palembang yang dipimpin oleh Hakim Parlas Nababan pada 30 Desember tahun lalu (2015)

Seperti diketahui,  gugatan perdata Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  dilakukan terhadap PT Bumi Mekar Hijau (BMH), pemasok HTI untuk Asia Pulp & Paper (APP)/ Sinar Mas, yang diduga telah dengan sengaja membuka lahan dengan cara membakar hutan di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.

IMG-20160106-00456Hakim menyatakan bahwa tuduhan yang ditujukan kepada PT.BMH tidak bisa dibuktikan dan lahan yang terbakar pun masih bisa ditanami.( Beby)

loading...