PB, JAKARTA – Selain  menangkap seorang anggota DPR- RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)  bernama Damayanti Wisnu Putranti (DWP) dalam OTT, Rabu lalu  (13/1/2016). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga berhasil menangkap empat orang lainnya yang berasal dari swasta, yakni Julia Prasetyarini, Dessy A Edwin, Abdul Khoir, Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama (WTU), dan 2 supir.

Menurut Ketua KPK, Agus Rahardja, enam orang tersebut ditangkap  dari empat lokasi terpisah. Pertama Julia ditangkap di daerah Tebet. Sementara itu Dessy ditangkap di sebuah mal di Jakarta Selatan. Sebelumnya Julia dan Dessy telah bertemu dengan Abdul Khoir di kantor PT WTU di daerah Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut diduga terjadi pemberian uang dari Abdul Khoir kepada Julia dan Dessy.

“Setelah terima uang ketiganya berpisah,” kata Agus di Gedung KPK, Jakarta

Agus mengungkapkan, KPK menangkap Julia saat dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Sedangkan Dessy ditangkap saat berada di sebuah mal di Jakarta Selatan. Tidak lama setelah menangkap keduanya penyidik KPK menangkap Abdul Khoir di daerah Kebayoran, Jakarta Selatan. Dari tangan Julia dan Dessy diamankan uang masing-masing 33 ribu dolar Singapura.

Sebelumnya Julia juga telah menerima uang sebesar 33 ribu dolar Singapura yang telah diambil oleh Damayanti melalui sopirnya di kediaman Julia pada Rabu (13/1/2016) dinihari. Setelah KPK menangkap ketiganya, penyidik KPK bergerak ke Lenteng Agung, Jakarta Selatan dan menangkap Damayanti.

“Pemberian uang ke DWP diduga bukan pemberian pertama. Yang pertama dari total suap diperkirakan sekitar 404 ribu dolar Singapura,” lanjutnya.

Usai menjalani pemeriksaan 1×24 jam, KPK menetapkan, Damayanti, Julia dan Dessy diduga sebagai penerima suap. Ketiganya disangkakan melangar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana. Sementara Abdul Khoir dikenakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
Sementara itu dihubungi terpisah,  Direktur Eksekutif Governmant Watch Andi W Syahputra mengatakan, KPK dibawah pimpinan Agus Rahardjo yang pelit memberikan informasi ke wartawan karena takut. Apalagi KPK saat ini dalam kendali Mabes Polri dan Istana Negara. Sehingga KPK sangat hati-hati ketika memberikan pernyataan kepada masyarakat.

“Karena mereka takut remote controlnya ada di Trunojoyo (Mabes Polri) dan Medan Merdeka (Istana Presiden).  Yang kedua, mereka takut salah karena ada kasak kusuk dari parpol penguasa,” jelas Andi.

Terkait penangkapan anggota DPR,  Andi mengungkapkan , sampai kapan pun penangkapan terhadap anggota DPR masih akan terus berlangsung. Hal ini lantaran proses rekruitmen kader-kader parpol masih mengandalkan pada faktor oligarki kapital. Sehingga faktor uang masih menjadi prime factor. Selain itu pada masing -masing parpol sedari awal tak memiliki road map yang jelas berkaitan dengan pemberantasan korupsi.

“Akibatnya, setiap kader parpol yang berhasil menjadi anggota DPR tak dipaksa untuk menanda tangani fakta integritas ketika proses rekrutmen awalnya,” ujar Andi.

Andi menuturkan, memang ada beberapa parpol yang mulai memberlakukan tak memungut biaya yang besar ketika kader mulai mendaftarkan diri ketika terjun dalam proses pilleg maupun pilkada. Namun, itu hanya di atas kertas saja yang kenyataannya justru sebaliknya. Sehingga banyak anggota DPR yang justru tertangkap KPK.
Andi menyarankan beberapa hal agar anggota DPR tidak tertangkap kembali oleh KPK. Pertama seharusnya pada masing-masing parpol membuat road map pemberantasan korupsi yang dibarengi dengan pendidikan anti korupsi yang dilaksanakan oleh parpol. kedua, beban iuran yang dipungut dari kader parpol yang menjadi anggota DPR dipungut serendah mungkin.

“Ketiga, penempatan kader-kader  parpol yang lulusan terbaik pendidikan anti korupsi yang telah diadakan pada badan anggaran dan fraksi-fraksi,” pungkasnya. (Beby)

loading...