PB, Jakarta – Para tokoh agama Nadlatul Ulama (NU), Persekutan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Perwakilan Umat Budha Indobesia (Walubi), Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin), dan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PDHI) menggelar acara Apel Kebhinnekaan Lintas Iman Bela Negara mencanangkan ikrar bersama menolak Radikalisme, Terorisme & Narkoba bertempat di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu siang (17/01) .

Dalam acara ini, perwakilan dari setiap agama membacakan komitmen bersama yang menyatakan segala bentuk radikalisme, terorisme dan narkoba harus segara dihapuskan dari Indonesia karena bertentangan dengan nilai kemanusiaan, kepribadian dan merusak Indonesia. Serta mendorong pemerintah menginisiasi UU untuk membendung dan memberantas radikalisme, terorisme, dan narkoba secara lebih antisipasif.

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu sebagai Inspektur Upacara (Irup) mengatakan, ketakutan akan teror bisa dilawan dengan persatuan. Sebab tantangan ke depan akan semakin berat, terutama dalam menjaga persatuan umat.

Sementara itu Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengatakan apel Lintas Iman yang dihadiri 15 ribu ini tidak hanya untuk merespons aksi bom di Sarinah Thamrin. Komitmen kemajemukan antar umat beragama juga harus dijaga.

“Belakangan ini kita merasakan perlunya dibangun komitmen bahwa kemajemukan harus tetap dirawat karena realitas bangsa kita itu, dan kebersamaan adalah sesuatu yang niscaya,” kata Menag Lukman.

Lukman Hakim Saifudin mengatakaan, apel kebhinnekaan lintas iman merupakan, gerakan yang telah dirancang bersama oleh semua lintas agama untuk mempertahankan ideologi negara dan untuk meningkatkan kembali seluruh elemen masyarakat sipil lintas iman untuk mengingatkan, jika Indonesia adalah sebuah negara yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya.

Lukman menegaskan, apel diperlukan untuk menyadarkan semua anggota masyarakat jika bangsa Indonesia hakikatnya adalah beragam yang dibungkus dalam kebhinekaan. Apel ini juga bertujuan untuk menolak radikalisme, terorisme, dan narkoba yang akhir- akhir ini tampak subur di masyarakat yang pada akhirnya akan memecahkan kesatuan bangsa.

“Ini kenapa apel kebhinnekaan diadakan karena dihadiri oleh seluruh masyarakat, bukan hanya lintas agama tetapi juga berbagai suku dan etnis untuk saling meyadarkan jika Indonesia itu hakikatnya beragam yang dibungkus oleh kebhinnekaan,” kata Lukman.

Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Henriette T. Hutabarat Lebang mengatakan, jika apel ini tidak ada kaitan dengan insiden bom Thamrin karena sebelum ada bom, acara ini telah dipersiapkan.

“Ini sudah terlebih dahulu direncanakan karena bahaya-bahaya itu sudah tampak,” kata Ketum PGI.

Dia menuturkan, apel kebhinnekaan merupakan cara untuk menyadarkan jika Indonesia adalah masyarakat majemuk dan kebhinnekaan merupakan lambang sehingga dalam memerangi narkoba, radikalisme, dan terorisme, harus bersatu agar bangsa tidak diporak-porandakan dan dikuasai oleh kekuatan-kekuatan lain yang menghancurkan bangsa.

“Karena itu, perlu mengadakan apel dan membentuk persatuan untuk menegakkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, karena sebagai bangsa Indonesia kita menghargai kebhinnekaan, walaupun berbeda tetapi tepat satu,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Hukum Parasida Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Anton Jaya mengatakan, ucapara apel sebagai wujud bersama-sama membantu Pemerintah memerangi narkoba, terorisme, dan radikalisme. Karena itu, dia berharap apel yang dilaksanakan tidak hanya sekadar kegiatan seremonial saja.

“Saya harap acara ini tidak hanya seremonial tetapi komitmen bersama memberantas, terutama narkoba jangan dibiarkan, harus dihukum mati,” ujar Anton. (Agung/Kamal)

loading...