Erwan S Prijono, Kepala Sekolah SMP Negeri 6 JemberPB Jember,

Yang sebelumnya Bantuan Siswa Miskin (BSM) diterima oleh anak seorag legislator asal Kecamatan Puger, kali ini BSM tersebut menuai masalah pada sejumlah sekolah di Kabupaten Jember.

Fahurrozi mendatangi kantor DPRD Kabupaten Jember, Selasa (19/1) pagi, guna melaoprkan kalau anaknya tidk mendapatkan BSM tersebut, namun hanya mendapatkan selembar kwitansi saja.

Fathurrozi salah satu wali murid, ini menuturkan bahwa selembar kwintansi tersebut bertuliskan senilai uang.

Kwitansi yang pertama bertuliskan Rp 650.000 untuk sumbangan suka rela dan Rp 100.000 untuk sumbangan sukarela rehab gedung sekolah,” kata Fathurozzi kepada sejumlah media kemarin.

Hal yang serupa ternyata dialami oleh seluruh siswa SMP Negeri 6. Fathurrozi sempat  menunjukkan bukti pembayaran tersebut kepada sejumlah wartawan waktu itu.

“Ternyata tidak hanya dialami anaknya saja, melainkan seluruh siswa di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 6 Jember yang menerima bantuan serupa, hanya diberi selembar kwitansi saja,” keluhnya.

            Dari hasil penelusuran Fathurrozi, seharusnya dana itu ditransfer langsung ke rekening wali murid atau siswa langsung untuk membeli perlengkapan sekolah siswa. Namun, seakan-akan dirinya beserta wali murid yang lainnya seperti dipaksa oleh sekolah untuk membuat surat kuasa agar pencairan dana itu dilimpahkan ke pihak sekolah.

            Indikasi penyelewengan dana BSM ini juga dialami oleh salah satu warga Arjasa yang juga sebagai wali murid di SMP 10 Jember mengaku mengalami hal yang sama.

“Saya disuruh membuat surat kuasa. Memang belum ada pemotongan dana, tetapi ada modus yang mengarah untuk itu,” katanya.

            Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Jember, Subadri Habib saat dikonfirmasi menjawab dengan singkat.

            “Kami akan pelajari terlebih dahulu. Ini informasi sepihak. Kami belum mendapatkan laporan secara resmi tentang itu. Kami juga akan lihat peraturan tentang itu,” kata Subadri.

Secara terpisah, Ketua Komisi D DPRD Jember, Muhammad Hafidi merespon keras atas laporan sejumlah wali murid tersebut. Bahkan, jika laporan itu benar, maka Komisi D akan membawa persoalan ini ke ranah hukum

“Modus pihak sekolah yang meminta surat kuasa kepada wali murid agar dapat mencairkan dana BSM/PIP, kami indikasikan sebagai tindak pidana,” kata politisi PKB ini.

Pasalnya, lanjut Hafidi, tindakan ini sangat rawan disalahgunakan pihak sekolah untuk berbuat kecurangan.

“Semestinya dana BSM di serahkan langsung kepada yang berhak menerima melalui mekanisme yang ada. Tindakan ini jelas mencederai dunia pendidikan di Kabupaten Jember,” paparnya.

Hafidi menambahkan, pihaknya akan memanggil Dispendik Jember serta berkoordinasi dengan pihak kepolisian, apakah persoalan ini termasuk tindakan pidana atau tidak.

“Jika tindakan ini termasuk tindakan melanggar hukum, kami tidak segan – segan merekomendasikan kepada pihak kepolisan untuk memproses secara hukum,” pungkasnya.

Pihak SMP Negeri 6 ketika ditemui pihak wartawan enggan memberikan komentar dikarenakan Kepala Sekolah lagi melayat ke Mojokerto.

“Sebenarnya masalah BSM disini tidak ada masalah kok. Untuk wawancara menunggu Kepala Sekolah saja, jadi biar satu pintu saja jawabnya mas, kalau bisa balik ke sini saja setelah Kepala Sekolah datang dari Mojokerto,” jawab salah satu guru singkat padat. (tiek)

loading...